Presiden Jokowi Minta Penyaluran Bansos untuk Rakyat Segera Dipercepat: Rakyat Menunggu Ini

KABAR BESUKI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran bantuan (bansos) untuk rakyat Indonesia supaya dipercepat langkahnya.

Presiden Jokowi juga menyoroti percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial khususnya yang terkait dengan bantuan kepada UMKM, dana bansos dan dana desa.

Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk semua daerah sebesar Rp 13,3 triliun, sedangkan yang sudah dicairkan baru Rp 2,3 triliun.

Jokowi meminta percepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sampaikan Pesan di Hari Raya Idul Adha 1442 H dalam Suasana Pandemi Covid-19

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran di catatan saya Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” tutur Presiden Jokowi, sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari YouTube Sekretariat Presiden.

Begitu juga dengan Dana Desa yang totalnya mencapai Rp 72 triliun, dari jumlah tersebut Rp 28 triliun digunakan untuk bantuan langsung tunai ke desa (BLT).

Namun realisasi yang disalurkan hanya mencapai Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persen.

Baca Juga: Rizal Ramli Sebut Kepemimpinan Jokowi Lemah: Dikelilingi Penjilat dan Korup

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” kata Presiden Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi baru dikucurkan sekitar Rp 4,6 triliun atau 18,26 persen dari total pagu sebesar Rp 25.460 miliar.

Sedangkan dananya berasal dari pemerintah pusat dan ditransfer ke daerah.

Baca Juga: Rocky Gerung Temukan Indikasi Presiden Jokowi Tak Lagi Percaya pada Para Menteri, Begini Penjelasannya

menjelaskan, anggaran tersebut terdiri dari posko perlindungan sosial senilai Rp12,11 triliun dan posko pemberdayaan ekonomi untuk membantu usaha kecil hingga pedagang kaki lima sekitar Rp13,35 triliun.

Dari alokasi tersebut, realisasi penggunaan anggaran perlindungan sosial hanya mencapai Rp 2.300 miliar atau 19,2 persen dari pagu.

Sementara itu, penyaluran dana pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya disalurkan sebesar Rp 2,35 triliun atau 17,2 persen.

Sri Mulyani berharap hal ini segera terbayarkan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama dengan kondisi saat ini.***