Network
KABAR BESUKI - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikeras untuk tetap memberhentikan 57 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021 mendatang.
Meski sejumlah pihak seperti Ombudsman hingga Komnas HAM menemukan adanya sejumlah pelanggaran dalam TWK, namun hal ini tampaknya tak mempengaruhi keputusan pimpinan KPK.
Ombudsman dan Komnas HAM menemukan adanya maladministrasi dan beberapa pelanggaran lain dalam proses TWK.
Baca Juga: Yosef Lagi-lagi Diperiksa Kepolisian Soal Kasus Pembunuhan Subang, Belum Ditetapkan Jadi Tersangka?
Meski ditemukannya sejumlah bukti kejanggalan penyelenggaraan TWK, pimpinan KPK tampaknya tetap tak bergeming dan memutuskan untuk memberhentikan 57 pegawainya pada 30 September 2021.
Menanggapi hal tersebut, penyidik senior KPK nonaktif, Novel Baswedan menilai bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinan KPK ini justru menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak ada wibawanya.
Menurut Novel Baswedan, pimpinan KPK justru menunjukkan bahwa dirinya berani melawan hukum serta bertindak illegal dan manipulatif.
“Bisa jadi yang dilakukan pimpinan KPK adalah ingin beritahu kta bahwa hukum tidak ada wibawa,” kata Novel Baswedan seperti dikutip Kabar Besuki dari Twitter pribadinya @nazaqistsha pada 23 September 2021.
“Mereka tunjukkan berani melawan hukum, bertindak illegal, dan manipulative untuk singkirkan pegawai KPK tertentu,” sambungnya.
Novel Baswedan menilai bahwa keputusan pimpinan KPK memecat 57 pegawai yang tak lolos TWK ini dinilai sebagai tindakan manipulatif untuk bisa menyingkirkan pegawai tertentu.
“Ketahuan dengan fakta dan bukti yang jelas dari lembaga lain bisa tetap bergeming,” ujar Novel Baswedan.
Lebih lanjut, Novel Baswedan juga mengatakan bahwa saat ini pimpinan KPK merasa sedang berada di atas pemerintah .
Oleh karenanya, meski MA telah memutuskan bahwa tindak lanjut TWK adalah wewenang penuh pemerintah, namun tampaknya pimpinan KPK tidak menggubris dan tetap melakukan pemecatan.
“Pimpinan KPK barangkali juga merasa di atas pemerintah, walaupun putusan MA katakan tindak lanjut TWK adalah wewenang pemerintah, nekad buat SK pemberhentian, karena atasannya adalah langit-langit dan lampu,” tegas Novel Baswedan.
Baca Juga: Novel Baswedan Blak-blakan Nggak Bakal Melindungi Anies Baswedan Soal Pemeriksaan KPK
Menurut Novel Baswedan, ini adalah masa pimpinan KPK yang paling berani. Namun bukan berani melawan korupsi, melainkan berani untuk melawan hukum.***
