Network
KABAR BESUKI – Sebuah survei menyebut bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hampir setara yakni sama-sama berada di angka 13,9 persen kemudian disusul oleh Anies Baswedan yang hanya mendapat 9,6 persen.
Menanggapi hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa hasil survei tersebut justru tak masuk akal.
“Jadi sebetulnya ya Prabowo masuk akal mungkin 13 persen tapi kenapa Gerindra Cuma 8 persen, justru drop, demikian juga PDIP juga 19 persen, berarti Ganjar diatas PDIP, itu juga memusingkan PDIP,” kara Rocky Gerung seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube pribadinya pada 19 Oktober 2021.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Survei Capres 2024 Bermasalah, Singgung Presidential Treshold
Rocky Gerung menilai bahwa hasil survei yang menyebut elektabilitas Ganjar jauh lebih tinggi dari Prabowo justru dinilai banyak kebohongannya dan hanya untuk kepentingan jualan.
“Sekali kalau kita liat survei-survei itu ada bualannya juga, ada bualannya ada jualannya, saya gak anggap itu hal yang penting,” ujar Rocky Gerung.
Ia juga menilai lembaga survei yang berusaha untuk menaikkan elektabilitas Ganjar Pranowo dinilai kurang bermutu. Pasalnya, melihat aksi Ganjar yang gencar melakukan kampanye namun elektabilitasnya justru masih dibawah 20 persen.
Artinya, meski sudah di dongkrak dengan cara apapun, elektabilitas Ganjar Pranowo sulit untuk bisa naik.
Baca Juga: Yosef Danu Ujang Semakin Mencurigakan, Banyak Kejanggalan dan Kebohongan Mulai Terungkap
“Jadi masalahnya bagi saya bukan elektabilitas, tapi sistem politik kita,” jelas Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, elektabilitas yang didapatkan oleh Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto tak luput dari campur tangan partai atau sistem Presidential Threshold.
“Ini semua elektabilitas palsu, wong semuanya ditentukan oleh partai kok, jadi apa gunanya,” ujarnya.
Rocky Gerung memberikan saran bahwa seharusnya politik di Indonesia seharusnya tidak menganut sistem presidential threshold agar semua orang bisa berkompetisi dalam ajang Pilpres 2024.
Menurutnya, sistem presidential threshold inilah yang akhirnya membuat orang-orang yang benar-benar berkompeten justru tidak bisa bersaing di Pilpres 2024 karena tidak memiliki kendaraan partai politik.
“Kalau mau fair, bikin kompetisi bebas biar semua orang akan ikut didalamnya,” pungkasnya.
“Ada tokoh misalnya Rizal Ramli atau Gatot segala macem itu, yang punya keinginan duel tapi dia gak punya keinginan untuk berkompetisi karena dia tau dia akan dihalangi oleh threshold ini,” kata Rocky Gerung.***
