Network
Dia mencontohkan kasus di mancanegara ketika lawyer pemerintahnya justru berbalik menggugat pemerintah yang dinilai tak transparan dalam dana penanganan Covid-19.
"Harusnya ada semacam gugatan, biasanya di Wakanda itu lawyer-lawyer yang pintar itu langsung menggugat Istana tuh. Lawyer Istana sendiri bisa menggugat Istana, karena mereka konsultan hukumnya presiden kan?," ujarnya.
Baca Juga: Dianggap Gagal Atasi Pandemi, Rocky Gerung Sebut Rakyat Tak Lagi Butuh Presiden Jokowi
Rocky Gerung menilai, dibukanya pos pengaduan penyelewengan dana Covid-19 di Indonesia merupakan tradisi baru yang diinisiasi oleh publik dalam menyikapi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.
Dia juga mengungkapkan, pos pengaduan tak perlu didirikan ketika Presiden Jokowi bertindak cepat saat mencuatnya isu mahalnya harga PCR.
"Jadi sebetulnya kita memulai tradisi begitu asa isu publik, maka harusnya kekuasaan itu bereaksi lebih dulu sebelum rakyat buat pos pengaduan. Kan kalau presiden di hari pertama itu langsung bilang 'Ya sebetulnya masih bisa diturunkan lagi' bahkan nggak akan ada orang yang membuka pos pengaduan," ucapnya.
Rocky Gerung kembali menegaskan bahwa dibukanya pos pengaduan penyelewengan dana Covid-19 oleh Ferry Juliantono merupakan harapan rakyat terhadap kejujuran pihak kekuasaan dalam membongkar praktik mafia PCR.
Dia juga berpendapat, Presiden Jokowi layak diduga terlibat dalam jaringan mafia PCR jika tak bersikap apapun hingga kini.
"Jadi pos pengaduan itu adalah harapan rakyat bahwa kekuasaan bisa jujur di dalam membongkar mafia PCR ini. Kalau sampai sekarang presiden diam, maka presiden juga terlibat di dalam mafioso itu," tuturnya.***
