Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menantang Presiden Jokowi untuk memecat Luhut Pandjaitan dan Erick Thohir dari kabinet.
Rocky Gerung menantang Presiden Jokowi untuk memecat Luhut dan Erick Thohir atau meminta keduanya mundur atas inisiatif pribadi.
Mantan dosen Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan bahwa Luhut dan Erick Thohir telah melanggar etika sehingga mereka dianggap layak untuk mundur dari jabatannya masing-masing.
"Yang paling bagus adalah inisiatif pribadi, kan etika itu kan kontrol moral. Ya dia mengundurkan diri aja karena dia mempermalukan dirinya yaitu kelakuan memanfaatkan kekuasaannya," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 18 November 2021.
Rocky Gerung juga mempertanyakan pembelaan Luhut dan Erick Thohir yang mengatakan bahwa mereka berdua tak memperoleh apalagi mengambil keuntungan dari bisnis PCR.
Menurutnya, mereka berdua telah melanggar janji untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
"Lalu dia bikin pembelaan 'Kita nggak untung', bukan soal untung ruginya tetapi dia sudah melanggar janjinya untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya," ujarnya.
Rocky Gerung menilai, potensi konflik kepentingan yang terjadi pada Luhut dan Erick Thohir terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis PCR telah menambah beban moral bagi Presiden Jokowi.
Dia juga menganggap, Presiden Jokowi patut disebut turut terlibat dalam pelanggaran etika jika tak berani memecat Luhut dan Erick Thohir.
"Pak Jokowi dapat beban, karena itu dia menunggu dua menteri itu mengundurkan diri. Kalo nggak mengundurkan diri, maka mesti diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Kalo Presiden Jokowi nggak berhentikan, berarti Presiden Jokowi terlibat di dalam koneksi pelanggaran etika itu," katanya.
Rocky Gerung yakin bahwa sikap Presiden Jokowi nantinya akan dicatat oleh generasi yang akan datang.
Dia menilai, generasi berikutnya akan menilai Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin yang membiarkan pelanggaran etika di dalam kabinetnya sendiri.
"Dan itu yang akan dicatat nanti oleh generasi berikutnya bahwa Presiden Jokowi pernah melakukan act of omission, membiarkan sesuatu itu berlangsung secara tidak etis," ujar dia.
Dia juga berpendapat, publik akan mengingat Presiden Jokowi sebagai orang yang kerap bersekongkol dengan para pejabat pelanggar etika.
"Orang akan ingat bahwa Presiden Jokowi bersekongkol dengan para pelanggar etika, itu artinya dia merestui pelanggaran etika itu. Nah, itu yang harusnya dibicarakan di dalam kabinet," tuturnya.***
