Network
“Satu laporan tanggal 7 Desember, ini tanggal 17 Desember, kenapa 17 Desember dulu yang ditindak lanjuti? Sementara yang 7 Desember tindak lanjut kedua, dan yang 17 Desember kita nggak tahu mana yang dianggap berita bohong,” kata Refly Harun seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube pribadinya.
“Ya tapi mau gimana lagi, karena penegak hukum memang punya kekuasaan, allahuakbar,” sambungnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Pertanyakan Pajak Prostirusi Online di Podcast Deddy Corbuzier: Bayar Pajak Gak Ini
Lebih lanjut, Refly Harun menjelaskan bahwa penegak hukum harusnya lebih memahami perbedaan antara ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik dan kritik.
Refly Harun juga menemukan kejanggalan terhadap laporan terkait KSAD Dudung, karena menurutnya, kritik yang dilontarkan oleh Habib Bahar tidak menyebarkan kebencian terhadap siapapun dan tidak meminta orang untuk membenci siapapun.
“Apakah dalam konteks ini Habib Bahar menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian?, apakah perbuatan itu dilakukan Habib Bahar atau tidak,” ujarnya.
Menurut Refly Harun, pihak kepolisian harus bisa membedakan terkait ujaran kebencian dan sebuah kritik yang dilayangkan masyarakat agar tak mudah memperkarakan orang.
Baca Juga: Pesawat Jet Tempur KF-21 Boramae Buatan Indonesia dan Korea Selatan Samai Kemampuan Pesawat Siluman
Refly Harun menyebut bahwa jika nantinya kasus ujaran kebencian terkait KSAD Dudung ini tetap diproses, ia menilai bahwa pihak penyidik akan kesulitan untuk mencari statement Habib Bahar yang mengandung berita bohong dan ujaran kebencian.
Karena menurutnya, ceramah yang disampaikan oleh Habib Bahar memang hanya sebuah kritik dan bukan sebuah ujaran kebencian.
