Network
Beberapa kewajiban tersebut antara lain pengurusan izin, penetapan nominal sumbangan, alokasi dana sumbangan.
Sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari YouTube Cumi-Cumi dan Intens Investigasi, selain itu, ada juga beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara PUB.
Menurut penjelasan Sutisna Dayat, salah satu akun harus atas nama organisasi sosial, bukan atas nama pribadi.
“Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara PUB. Pertama, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan, kemudian harus melaporkan berapa dana yang terkumpul, diperuntukkan ke mana penyalurannya dan waktu pengumpulan dibatasi 3 bulan. Dalam Kementerian Sosial, waktu pengumpulan 3 bulan. Setelah penyaluran, maka wajib melaporkan kepada kita, rekening juga harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh pribadi. Siapa yang boleh melakukan pengumpulan atau barang? masih di dalam peraturan, disebutkan kalo di dalam undang undang bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan,” tutur Sutisna Dayat.
Jika ditemukan pelanggaran, Sutisna Dayat mengatakan akan ada sanksi pidana, bahkan uang yang terkumpul diancam akan disita oleh negara.
“Bagaimana kalo tidak berizin? Dalam UU No.9 ada sanksi pidana, bahkan kalo di Undang-Undang dikatakan uang atau barang PUB tanpa izin, bisa disita oleh Negara,” kata Sutisna Dayat.***
