Network
Refly Harun juga menyoroti laporan dari Amnesty International Indonesia (AII) yang menyebut bahwa Presiden Jokowi juga diminta bertanggung jawab atas insiden Wadas pada Rabu, 9 Februari 2022 kemarin.
Menurutnya, Presiden Jokowi juga dinilai turut bertanggung jawab apabila proyek pembangunan tambang batu andesit di Wadas merupakan proyek nasional.
"Kalau ini proyek yang memang diperuntukkan untuk proyek nasional, ya itu tingkatnya nasional. Tapi kalau proyek ini lokal, tingkatnya lokal," ujarnya.
Selain itu, dia juga menyebut bahwa insiden Wadas terjadi secara tidak direncanakan, namun permasalahan utama bersumber dari sikap oknum aparat kepolisian yang diduga memprovokasi warga setempat.
"Sebenarnya ini insidental. Tetapi ketika deployment polisi yang berlebihan itu yang menjadi masalah," katanya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bantah Ada Penyiksaan Warga Wadas yang Ditangkap Polisi: Mereka Malah Ketawa-ketawa
Lebih lanjut, Refly Harun juga menyebut bahwa insiden Wadas merupakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang masih bermasalah hingga kini.
Dia juga menjelaskan bahwa Ganjar Pranowo tak memiliki tanggung jawab terhadap sikap oknum aparat yang bertugas saat terjadi insiden Wadas, karena Polda Jawa Tengah berada di bawah komando Polri.
"Ini kan soal bagaimana membuat tata kelola pemerintahan. Unfortunately, yang namanya aparat keamanan dia kan tidak hanya fungsi penegakan hukum, juga fungsi pengamanan. Itu tidak di bawah gubernur. Gubernur tidak bisa memerintahkan deployment Polri," ujar dia.
Terakhir, Refly Harun menilai kesalahan utama Ganjar Pranowo bukanlah terletak pada insiden Wadas yang diwarnai kericuhan antara warga dengan aparat, melainkan proses dalam menentukan kebijakan pembangunan tambang batu andesit.
