Network
KABAR BESUKI – Pengamat politik, Rocky Gerung memberikan komentar menohok terkait aturan Jaminan Hari Tua (JHT) yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa aturan baru tentang JHT yang bisa cair di usia 56 tahun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT diterbitkan atas persetujuan Presiden.
Oleh sebab itu, Kemenaker membantah tudingan buruh yang mengatakan bahwa Menaker Ida Fauziyah melawan keputusan Presiden Jokowi terkait aturan JHT.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung justru menilai bahwa dibalik aturan JHT memang ada misi ‘terselubung’ Presiden Jokowi.
Rocky Gerung menyebut bahwa Presiden Jokowi selalu terlibat dalam keputusan yang menyangkut dengan uang dalam jumlah besar.
Baca Juga: Aturan Baru Menaker Soal JHT Tuai Kontroversi, Rocky Gerung Sarankan Agar Presiden Jokowi Diganti
“Dari awal kita tahu bahwa seluruh keputusan yang menyangkut uang besar itu pasti didalamnya ada misi presiden, kalau nggak kita sebut visi presiden adalah ngumpulin uang gede,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtubenya pada 17 Februari 2022.
“Kan dulu Presiden bilang ‘di kantong saya ada 11 ribu triliun’, itu artinya presiden memang doyan ngumpulin duit gede karena uang besar itu langsung berubah menjadi proyek,” tambahnya.
Rocky Gerung berpendapat bahwa tak seharusnya menteri ketenagakerjaan disalahkan atas adanya kebijakan ini.
Sebab menurutnya, sejak awal Presiden Jokowi sudah menyetujui adanya aturan tentang JHT yang bisa cair di usia 56 tahun.
Rocky Gerung mengatakan bahwa Menaker Ida Fauziyah hanya melaksanakan ‘sinya’ yang diberikan oleh Presiden Jokowi terkait aturan JHT.
Ia bahkan meminta buruh agar menuntut Presiden Jokowi yang diganti sebab aturan JHT sejak awal sudah disetujui oleh Presiden.
“Uang buruh itu gede, jadi presiden pasti kasih sinyal pada Menaker, bikin ya itu, karena itu Menaker sekarang ngerasa ‘kok gue yang dicecar?’ padahal Undang-Undang itu adalah hasil harmonisasi di kabinet,” jelasnya.
“Kalau kemarin buruh minta supaya Menker diganti karena bikin masalah, nah sekarang Menaker bilang ‘bukan gue yang bikin masalah, presidennya bikin masalah’ harusnya ya ganti presiden, logikanya begitu,” pungkasnya.***.***
