Lebih lanjut, Rocky Gerung menduga bahwa kekacauan koordinasi dalam internal pemerintahan Jokowi sengaja dirancang dan diorkestrasi oleh oligarki.
Mantan pengajar dan alumni Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, hal tersebut dilakukan karena akan ada penataan ulang mengenai praktik kartel.
"Kekacauan ini sebuah orkestrasi yang memang bisa dirancang oleh oligarki karena nanti akan ada penataan ulang tentang kartel itu segala macem, jadi ya dibikin kacau aja dulu," katanya.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Tanggapi Kritik Aturan Baru JHT, Rocky Gerung: Yang Sengsara Itu Rakyat
Rocky Gerung juga menilai bahwa melangkah maju merupakan hal yang mustahil dilakukan oleh Jokowi dalam menangani persoalan terkait JHT.
Bahkan, dia menyebut bahwa Jokowi tak pernah menyadari dirinya sendiri jika kebijakannya merupakan sebuah langkah mundur.
"Yang nggak mungkin kita bayangkan adalah, presiden mampu untuk melihat dua langkah ke depan. Jadi bahkan langkah mundur aja dia nggak paham bahwa dia sedang melakukan langkah mundur," ujar dia.
Terakhir, Rocky Gerung juga menyarankan agar Menaker dan beberapa menteri terkait kebijakan JHT segera mengundurkan diri karena telah menciptakan kebijakan publik yang berantakan.
"Jadi kebijakan-kebijakan yang kita sebut sebagai public policy nggak ada dasar social policy yang begini berantakannya. Mestinya, beberapa menteri yang terkait kalau di Negeri Wakanda udah mengundurkan diri tuh," tuturnya.***