Network
KABAR BESUKI – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Rizal Ramli memberikan kritik pedas terkait munculnya usulan penundaan pemilu 2024.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini muncul pernyataan para ketua umum partai politik yang mengusulkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda.
Menanggapi banyaknya usulan penundaan pemilu, Rizal Ramli justru mengusulkan agar pemilu 2024 dipercepat.
Bukan tanpa alasan, menurut Rizal Ramli pemerintah tidak becus untuk mensejahterakan rakyat sehingga pemilu 2024 perlu dipercepat untuk mengganti pemimpin yang lebih baik.
“Logika itu justru harus dibalik, pemerintah yang gak becus, yang membiarkan korupsi dan KKN terjadi secara masif, yang bikin rakyat hidup susah itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang,” kata Rizal Ramli seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube Refly Harun pada 4 Maret 2022.
Baca Juga: Update Harga Emas Batangan 24 Karat Jumat 4 Maret 2022 di Pegadaian: Antam dan UBS Stagnan
Rizal Ramli mengatakan bahwa pemerintah harus sadar diri untuk mundur jika kinerjanya justru membuat rakyat menderita.
Menurutnya, selaku kepala pemerintahan, Presiden Jokowi juga harus sadar diri untuk mundur dan mempercepat pemilu jika banyak rakyat yang justru menderita dan sengsara selama masa kepemimpinannya.
“Jadi kalau presidennya itu gak becus, pemerintahannya sangat korup dan tidak mampu mensejahterakan rakyat, dan malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu pemilu dipercepat bukan diperpanjang,” ujar Rizal Ramli.
“Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat dan legitimasinya lebih hebat sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial,” tambahnya.
Baca Juga: Ustadz Dhanu Sebut Pandemi Covid-19 Sebagai Gambaran Turunnya Dukhon, Begini Penjelasannya
Rizal Ramli mengatakan bahwa jika seorang pemimpin tidak becus mensejahterakan rakyatnya maka wajib hukumnya untuk pemilu dipercepat.
“Pemimpin yang gak becus memperbaiki keadaan, yang bikin rakyat susah itu wajib dipercepat pemilunya,” terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa usulan memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu 2024 sangat bertentangan dengan konstitusi.
Menurutnya, selain mempercepat pemilu 2024, pemerintah juga harus merubah sistem pemilu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kepemimpinan sebelumnya.
“Harus ada perbaikan proses pemilunya sendiri, karena kalau hanya sekedar pemilu tanpa perbaikan sistem itu hanya pengulangan dari kejahatan pemilu sebelumnya,” jelasnya.
“Salah satunya threshold harus nol, jadwal pemilu harus pemilihan Presiden dulu baru pemilihan DPR 3 bulan kemudian, supaya kita ngikutin sistem presidensial, dan juga harus ada audit dari sistem IT” pungkasnya.***
