Jokowi-Luhut Disebut Makin Terpojok Usai PDIP-NasDem Tutup Pintu Amandemen UUD 1945, Ini Kata Hersubeno Arief

"Mereka punya agenda tersendiri, yakni satu menggolkan calon presiden independen. Kedua, mereka ingin ada penguatan lembaga DPD, salah satunya fungsi legislasi," katanya.

Baca Juga: Ketum PAN Bocorkan Rapat Koalisi Ternyata Bahas Amandemen UUD, Rocky Gerung: Persiapan untuk Menipu Rakyat

Di sisi lain, Hersubeno Arief juga menyampaikan bahwa DPD satu suara dengan PDIP dan NasDem untuk menolak penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Selain PDIP dan NasDem, beberapa partai politik lainnya seperti Partai Demokrat, Gerindra, PPP, dan PKS kompak menolak penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Bahkan, dia menganggap DPD akan menjadi palang pintu yang siap menutup rapat-rapat upaya tersebut.

"Sementara untuk penundaan pemilu atau perubahan periode masa jabatan presiden, DPD itu sama dengan partai-partai penentang pemerintah ini. Mereka akan jadi palang pintu, alias menutup rapat-rapat," ujar dia.

Baca Juga: La Nyalla dan Oesman Sapta Odang Bahas Wacana Amandemen UUD 1945, Usul DPD RI Calonkan Presiden dan Wapres

Meski demikian, banyak masyarakat yang mengaku khawatir apabila proses sidang MPR terkait amandemen UUD 1945 digelar, karena potensi adanya penumpang gelap sangat terbuka lebar.

Hersubeno Arief bahkan menyebut 'kotak pandora' bisa saja terbuka sewaktu-waktu saat proses sidang amandemen UUD 1945 berlangsung.

Hal tersebut kemudian mendasari PDIP dan NasDem untuk menutup rapat-rapat pintu yang menyebabkan masuknya penumpang gelap selama sidang amandemen UUD 1945.