Network
KABAR BESUKI - Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menyoroti pidato Jokowi dengan ekspresi ngamuk terhadap kepala daerah yang hobi impor dalam hal belanja untuk program pemerintahan daerah mereka.
Refly Harun memuji prestasi Anies Baswedan dalam belanja produk dalam negeri ketika Jokowi ngamuk terhadap kepada daerah yang hobi impor.
Refly Harun menilai Anies memiliki komitmen tinggi untuk mengutamakan belanja produk dalam negeri sebagaimana instruksi Jokowi dan tidak mencari keuntungan dari kegiatan impor yang diduga dilakukan sejumlah kepala daerah lainnya.
"Yang paling penting adalah komitmen pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan tidak mencari keuntungan dari kegiatan impor yang mereka lakukan," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 27 Maret 2022.
Baca Juga: Presiden Jokowi Ancam Lakukan Reshuffle Menteri yang Banyak Impor, Dirut BUMN Terancam Dicopot
Refly Harun mengungkapkan, kinerja Anies dalam hal belanja produk dalam negeri untuk Pemprov DKI Jakarta patut untuk diapresiasi.
Akan tetapi, mantan jurnalis Media Indonesia (MI) itu menilai bahwa masyarakat juga harus mengetahui terkait perbandingan APBD DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi lainnya.
"Di satu sisi kita apresiasi kinerja Anies Baswedan, tapi di sisi lain kita juga harus kritis melihat angka-angka yang disodorkan, karena angka yang disodorkan itu bagaimana kalau dibandingkan dengan provinsi lain," ujarnya.
Dia mengungkapkan, APBD DKI Jakarta terbilang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya serta pelaporan keuangan yang terkonsolidasi, sehingga keuntungan daerah sepenuhnya tercatat menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.
"Kelebihan DKI adalah, dia tidak terdiri dari Kabupaten/Kota sehingga APBD-nya consolidated. Sementara (APBD) provinsi lain ada di Kabupaten/Kota sehingga mereka tidak bisa meraup semua pendapatan di daerah tersebut," katanya.
Lebih lanjut, Refly Harun menilai ada kejanggalan di balik kemarahan Jokowi saat menyampaikan pidatonya dalam sebuah acara di Bali, yang disebut-sebut menjadi peringatan keras bagi kepala daerah, kementerian, BUMN, hingga TNI dan Polri.
Bahkan, publik juga menduga kuat bahwa kemarahan Jokowi terkait impor hanya merupakan gimmick atau settingan belaka.
Terlebih, masa jabatan Jokowi sebagai Presiden RI hanya menyisakan kurang lebih dua setengah tahun lagi.
"Tapi yang jelas, kita tidak tahu kemarahan Presiden Jokowi kok sekarang ketika dia tinggal dua setengah tahun lagi menjabat di pemerintahan? Kenapa tidak dari awal soal bagaimana lebih mau belanja produk dalam negeri ketimbang luar negeri?," ujar dia.
Refly Harun juga menegaskan bahwa praktik impor yang dilakukan oleh kepala daerah maupun kementerian tak lepas dari berbagai kepentingan di sekitarnya.
Salah satunya adalah tingginya fee yang diterima oleh kepala daerah atau pejabat terkait untuk kepentingan pribadi di balik transaksi impor dalam pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, dugaan atau temuan tersebut harus dicek secara detail jika dicurigai adanya potensi korupsi di baliknya.
"Hal-hal seperti ini sering terjadi karena kepentingan-kepentingan di sekitar kekuasaan, dan itu harus dicek betul potensi korupsi dengan menerima secara impor barang-barang," tuturnya.***
