Network
KABAR BESUKI - Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti meminta kepada pihak manapun khususnya Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyetop polemik Jokowi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024.
Pakar hukum tata negara Refly Harun turut memberi tanggapan mengenai La Nyalla yang meminta Luhut untuk menyetop polemik Jokowi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024.
Refly Harun memahami bahwa La Nyalla juga memiliki big data yang dapat digunakan untuk meng-counter isu dukungan terhadap Jokowi tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 yang diklaim oleh Luhut.
"Kita paham bahwa La Nyalla (Ketua DPD RI) yakin memiliki big data, karena itu dia bisa meng-counter isu yang pernah dilontarkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan mengenai soal penundaan pemilu 110 juta," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 4 April 2022.
Baca Juga: APDESI Bantah Dukung Jokowi Tiga Periode, Rocky Gerung Puji Kemandirian Masyarakat Desa Sembalun
Refly Harun menegaskan bahwa Indonesia sangat membutuhkan orang yang merepresentasikan kepentingan publik seperti La Nyalla.
Sebab kata dia, seluruh anggota DPD dan DPR dipilih oleh rakyat dan digaji menggunakan uang rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa DPD dan DPR harus memiliki prinsip untuk selalu mengawasi terhadap segala hal yang dilakukan oleh pemerintah.
"Kita butuh orang-orang yang mewakili kepentingan publik, karena sesungguhnya DPD, DPR itu dipilih oleh rakyat, digaji uang rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat, dan keep on eye terhadap kelakuan pemerintah," ujarnya.
