Network
KABAR BESUKI - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI pada Senin 11 April akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara.
Dalam aksinya nanti BEM SI akan mendatang beberapa perwakilan universitas dari beberapa daerah.
Demonstrasi yang akan dilakukan pada 11 April, BEM SI membawa 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada presiden.
Baca Juga: Tetap Minta Jokowi Mundur dan Mengikuti Jejak Soeharto, Ruslan Buton: Beliau Belum Punya Kemampuan
Dilansir Kabar Besuki melalui kanal YouTube Refly Harun, yang akan mengupas secara mendetail tentang rencana mahasiswa melakukan demonstrasi tersebut.
Tak gentar dibubarkan polisi, BEM SI pastikan Demo 11 April akan tetap jalan itu adalah kalimat yang mahasiswa lontarkan karena adanya pernyataan dari pihak kepolisian membubarkan demonstrasi tersebut.
“Apa alasan polisi untuk bisa membubarkan demo tersebut? saya berharap mudah-mudahan didalam demo ini tidak ada namanya provokator, karena yang tercantum dalam Undang-undang tidak bisa begitu saja diimplementasikan di lapangan, karena tentu saja medannya berbeda, dan apa yang tertulis seringkali bisa dipraktekkan secara apa adanya atau harus ada kebijakan-kebijakan termasuk dalam demo ini, kalau eskalasi menguat bisa jadi sudah di atas hukum atau beyond the law tidak usah mengikuti aturan hukum,” terang Refly Harun.
BEM SI memastikan demo besar-besaran dilakukan di istana negara pada Senin 11 April mendatang akan tetap berjalan.
Baca Juga: Jokowi Dinilai Penghianat Rakyat, BEM Akan Gelar Demo Besar-besaran pada 11 April 2022
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal , memastikan mahasiswa tidak akan gentar meski sempat mendapatkan ancaman akan aksi nya akan dibubarkan oleh kepolisian.
“Kenapa dibubarkan ya? polisi kok heran ya,” kata Refly Harun dengan heran.
“Ancaman pembubaran ini merupakan salah satu upaya untuk mengintimidasi para mahasiswa, tapi kami tidak terpengaruh, unjuk rasa 11 April akan tetap berjalan,” jawab Lutfi.
Lutfhi juga menegaskan pihaknya sudah memenuhi syarat dalam unjuk rasa tersebut, karena BEM SI sudah melayangkan pemberitahuan kepada POLDA METRO JAYA, surat pemberitahuan itu dikirim dan diterima oleh kepolisian pada Jumat kemarin pukul 13.00 WIB.
Karena itu Lutfhi sangat menyesalkan pernyataan pihak kepolisian yang mengancam akan membubarkan aksi unjuk rasa, selain bentuk intimidasi, peryataan itu sama saja menandakan polisi tidak paham soal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Baca Juga: Jokowi Didesak Mundur dari Kursi Presiden RI, Muhammad Taufiq: Bukan Sebuah Kejahatan
“Dalam Undang-Undang No. 9 thn 1998, sangat jelas dalam Undang-Undang tersebut demonstrasi tidak memerlukan izin, tapi cukup dengan surat pemberitahuan,” kata Luthfi.
Jumat kemarin Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan, mengaku tidak menerima surat pemberitahuan dari pihak manapun terkait aksi demonstrasi 11 April.
Zulpan pun menyatakan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat akan dapat dibubarkan apabila tidak memiliki izin resmi dari kepolisian.
“Bukan izin sekali lagi, tapi surat pemberitahuan, tidak ada institusi perizinan dalam aksi unjuk rasa, kata Refly Harun.
Menurut Zulpan, tentunya ada Undang-Undang No.9 thn 1998 pasal 15 dijelaskan demo atau unjuk rasa yang tidak mendapatkan izin atau laporan kepolisian akan dibubarkan.
“Apa lagi ya? Kok izin, nanti kita bacakan apa isi dari pasal 15 biar dia paham, bahwa izin itu tidak diperlukan,” bantah Refly.
Dalam demo 11 April nanti mahasiswa akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, secara garis besar ada 6 tuntutan turun ke jalan itu.
1. Menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.
2. Menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo mengkaji ulang UU Ibukota Negara baru (IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah yang ditimbulkan dalam aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.
3. Menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo dalam menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.
4. Menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo mengusut tuntas mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5, Menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik agraria di Indonesia
6. Menuntut dan mendesak Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Ma’ruf Amin agar berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Baca Juga: Minyak Goreng Mahal Jokowi hanya Modal Lempar Kaos, Rocky Gerung : Menteri Perdagangan Malah Kabur
BEM SI membantah bahwa mereka menuntut Jokowi mundur sebagai presiden, kabar liar itu sebelumnya muncul melalui media sosial dipicu dengan keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI, dan mencantumkan pernyataan turunkan Jokowi dan kroni nya.
Koordinator BEM SI, Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoax, karena belum ada poster dari para mahasiswa yang dikeluarkan.
“Disini kami bukan untuk menggulingkan, kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini operasi lemah, aksi demonstrasi kami ini tidak ditunggangi siapapun oleh kubu politik manapun, tetapi murni dari aspirasi beberapa daerah diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa,” jawab Kaharuddin.
“Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu dapat dibuktikan dengan adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana, bisa dilihat setiap BEM SI melakukan aksi itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa, ketika ada kajian maka tidak bisa digerakkan oleh siapapun,” ujar Kaharuddin.***
