Network
“Jaman dulu setiap ada proyek pemerintah rakyat dibejek, diminta harga dibawah NJOP, sekarang bahkan bisa tiga kali harga NJOP diganti untung oleh pemerintah. Di zaman pemerintah sekarang, kita ada dua tax amnesty, amnesty pertama yaitu 2017 atau 2016 kemarin, tax amnesty kedua namanya pengungkapan sukarela yang dibuat 2022 sampai Juni 2022,” jelas bos tol itu.
Menurut bos tol itu, pemerintah saat ini berani mengambil resiko pengampunan pada rakyat dan menganggap Jokowi sangat berani bahkan sampai diulang dua kali.
“Pemerintah beberapa berganti dari tahun 60, 65, Reformasi belum ada pemerintah yang mengambil resiko memberi pengampunan pada rakyat, pemerintah Jokowi sangat berani dan dia ulangi untuk kedua kalinya, ini menurut saya luar biasa,” terangnya dalam podcast AH.
Atta Halilintar mulai bertanya kepada Jusuf Hamka terkait 3 Periode, kenaikan harga bensin, kelangkaan minyak goreng.
“Kalau bahasanya sekarang kan 3 periode terus ada kenaikan harga bensin, kelangkaan minyak goreng, nah kalau dia mengatasnamakan rakyat ada betulnya dong pak?” tanya Atta.
Jusuf Hamka menanggapi pertanyaan dan membenarkan pertanyaan dari youtuber tersebut, tapi disisi lain juga harus berpikir realistis nalarnya harus jalan, ini mungkin efek dari peperangan Rusia dan Ukraina, sehingga sekutu memboikot suplai dari Rusia.
“Betul, tapi kan juga harus realistis nalarnya juga harus jalan, harga bensin naik karena ada peperangan antara Rusia dan Ukraina, sehingga sumber minyak mentah dari Rusia itu tidak bisa keluar karena diboikot oleh negara sekutu, sehingga suplai endimen itu suplaynya ngak ada harganya akan naik dan ini berpengaruh, kalau kita membiarkan pemerintah mensubsidi terus negara ini akan bangkrut, oleh sebab itu pemerintah juga bukannya tidak mensubsidi menaikkan harga, tetapi masih mensubsidi di pertalite,” jelas Jusuf.
Baca Juga: Didesak Mahasiswa UI Buka Big Data Penundaan Pemilu, Luhut Menolak: Anda Tidak Berhak Tuntut Saya
Jusuf juga menjelaskan terkait kelangkaan minyak goreng ini jangan menyalahkan Jokowi, mungkin saja yang salah di bawahnya dalam mengatur, menganggap ekspor lebih menguntungkan.
