Network
KABAR BESUKI – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai larangan ekspor bahan baku minyak goreng, crude palm oil (CPO) terus mendapat kritik dari sejumlah pihak.
Hal ini dikarenakan, kebijakan larangan ekspor CPO ini membuat para petani sawit menjerit karena harga sawit menjadi turun drastis hingga 60 persen.
Selain itu, kebijakan larangan ekspor CPO tersebut juga berdampak pada devisa negara yang terancam kehilangan Rp42 triliun per bulan.
Meski kebijakan tersebut sempat diralat oleh Kementerian Pertanian dan Perindustrian, serta Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto karena menganggap CPO tidak termasuk dalam komoditi yang dilarang ekspor.
Namun Presiden Jokowi tetap meresmikan kebijakan larangan ekspor CPO tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
Menanggapi hal tersebut, konsultan media dan politik, Hersubeno Arief menilai bahwa kebijakan yang diambil Presiden Jokowi terkait larangan ekspor minyak goreng diambil berdasarkan kepentingan politik, bukan kepentingan ekonomi.
Baca Juga: H-3 Lebaran 2022, Pergerakan Pesawat di Bandara Soekarno Hatta Tembus Lebih dari 1000 Flight
“Dengan memahami peta politik dan bisnis tadi, kita bisa mendapat gambaran bahwa larangan ekspor CPO ini tidak hanya semata-mata pertimbangan ekonomis, namun yang jauh lebih besar adalah pertimbangan politis,” kata Hersubeno Arief seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube Hersubeno Point pada 30 April 2022.
Menurut Hersubeno Arief, ada tukar tambah kepentingan politik yang membuat Jokowi kekeh meneken kebijakan larangan ekspor CPO meski tahu akan dampaknya pada para petani sawit.
“Ada tukar tambah kepentingan politik, ada tukar tambah mengapa petani sawit harus dikorbankan dengan target meraih kembali dukungan dari emak-emak kelas menengah di indonesia, ada konflik di internal kabinet yang ini nggak kalah seru,” ujar Hersubeno.
Baca Juga: Keppres Telah Terbitkan BPIH Tahun 1443 H atau 2022 M, Berikut Daftar Biaya Haji per Embarkasi
“Yang jauh lebih seru menurut saya, saling membatalkan antara menteri dan presiden ini menunjukkan mulai ada trik, ada kepentingan yang berbeda di internal kabinet,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Hersu itu menganggap bahwa kebijakan larangan ekspor CPO ini sebagai perjudian politik terbesar bagi Jokowi.
“Jadi boleh disebut keputusan Jokowi melarang total ekspor minyak goreng dan semua bahan bakunya termasuk CPO ini merupakan perjudian politik besar bahkan bisa yang terbesar bagi Jokowi,” terangnya.***
