Network
KABAR BESUKI – Baru-baru ini beredar pembelian solar dan pertalite wajib menggunakan aplikasi ‘MyPertamina’ namun menuai kritikan pedas dari netizen.
Kebijakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui aplikasi MyPertamina yang mulai berlaku pada 1 Juli 2022, menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengatakan pihaknya berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba pendistribusian Pertalite dan Solar yang telah terdaftar di sistem aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Gunung Kidul DI Yogyakarta dan Sekitarnya 29 Juni 2022, Cuaca Cerah Berawan
Penerapan aplikasi MyPertamina sebagai syarat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memicu berbagai kontroversi dari berbagai kalangan termasuk netizen.
Ada pula netizen yang membahas kemungkinan penggunaan aplikasi ‘MyPertamina’ di wilayah warga yang tinggal di pedalaman.
"Ya gila aja lo di pedalaman mau pake app pertamina yang butuh internet, ni sebelum bikin app dah di kaji belum sih sama project leadernya, system requirement dll?," tulis akun @sma*****FO.
Baca Juga: Update Harga Sapi Rabu, 29 Juni 2022: Sapi Simental dan Sapi Putih, dari Dewasa hingga Pedet
"Peluang buat kang bensin eceran ga sih? Tar lebih banyak yg ke bensin eceran karna ga ribet," tulis akun @aku*****a_.
"Kemaren nyoba, buset ribet bener. Udah kudu masukin nomor plat, masukin pin, plus masukin Captcha segala. Ngebug mulu tiap masukin Captcha yg di pin ilang. Begitu sebaliknya. Duit segitu gede bikin aplikasi simpel bapuk bener," tulis akun @ku*****paki.
"Gua sebagai supir tembak kl lagi bantuin bokap susah juga anjir harus topup dulu wkwkwk, mana solar susah nyarinya," tulis akun @travi*****t.
Baca Juga: Joget Shopee COD Jadi Unggahan Reels IG Ronaldinho yang Pertama Saat di Indonesia
Sebagai informasi, menurut presiden Asosiasi Konsumen Indonesia (HLKI) menilai penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) cukup meresahkan konsumen.
Dikatakan bahwa PT. Pertamina memberikan pilihan atau pilihan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Memilih.
Selanjutnya dijelaskan bahwa jika konsumen tetap diharuskan membayar BBM menggunakan aplikasi sebagai syarat pembelian BBM, beberapa aspek hukum dapat dilanggar dan merupakan bentuk pemaksaan terhadap konsumen.***
