"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," katanya dengan nada yang tinggi.
Di tengah kemarahannya dalam video itu, Amon mengaku tak masalah jika nantinya dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menegaskan, bantuan PKH merupakan program Pemerintah Pusat yang penanganannya di bawah kendali Pemda, bukan DPRD.
"Kau pikir kita di daerah ini bodoh! DPR mana yang tangani itu?," ucap Amon dengan penuh amarah.
Risma menjelaskan bahwa bansos tersebut sebenarnya merupakan bantuan bencana.
Dia memerinci bantuan ke Kabupaten Alor itu merupakan bantuan bencana Siklon Seroja yang melibatkan sejumlah pihak termasuk DPRD dan bukan PKH.
“Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti',” kata Risma dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.
Risma mengatakan kemudian dia terhubung dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek yang menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.