[Cek Fakta] Pendapatan Pejabat Negara Naik Gara-gara Bonus Jualan Vaksin dan Manfaatkan Situasi

KABAR BESUKI - Virus Corona memang masih menghantui kita selama ini, tidak hanya itu saja virus tersebut berhasil membuat semua orang kelabakan gara-gara efek PPKM.

 

Karena hal itu pula banyak dari orang-orang resah karena tidak mendapatkan penghasilan lagi.

 

Di tengah banyak orang yang kesusahan, justru para pejabat di negeri ini pendapatannya malah tambah naik.

 

 

Ada apa ini? Nah, muncul sebuah unggahan di Facebook yang mengatakan bahwa pendapatan pejabat naik gara-gara bonus jualan vaksin dan memanfaatkan situasi pandemi Covid-19.

 

Nah agar tidak ada kesimpang siuran berikut penjelasannya.

 

 

NARASI:

Usaha apaan ya yang setahun dapet 8

Milyar

Bentar… Bentar… Gua googling dulu

#sosmedfordakwah

#islamselamatkannegeri

#khilafahselamatkannegeri

#KhilafahAjaranlslam #UdahKhilafahAja #dakwahtauhid #dakwahislam #dakwah #CintaNabiCintalslam #CintaNabiTegakkanSyariah #CintaNabiWujudkanKeadilan #CintaNabiLenyapkanKezaliman #CintaNabilndonesiaBerkah

harta pejabat meningkat drastis di era PANDEMI

bonus jualan corona dan jualan vaksin, seperti dilansir Kabar Besuki dari laman resmi Turn Back Hoax.

 

 

PENJELASAN:

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Ichbal, yang membagikan sebuah video disertai dengan narasi bahwa harta pejabat naik selama pandemi Corona karena bonus jualan vaksin dan Corona. 

 

Video yang disebarkan membahas adanya data bahwa sebanyak 70 persen lebih pejabat, hartanya naik selama pandemi termasuk Presiden Jokowi.

 

Meski dalam video diberitakan bahwa sebanyak 70 persen lebih pejabat hartanya naik selama pandemi Corona, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa harta para pejabat tersebut bisa naik, juga tidak ada pemaparan fakta bahwa harta para pejabat tersebut naik dikarenakan bonus jualan vaksin dan Corona.

 

Video yang disebarkan oleh Ichbal berasal dari channel berita tvOneNews berjudul Rilis LHKPN KPK 70 Persen Pejabat Hartanya Naik Saat Pandemi, Kabar Siang tvOne, tayang pada 12 September 2021.

 

 

Dalam video berdurasi 2 menit 28 detik diberitakan bahwa sebanyak 70,3 persen pejabat hartanya naik selama pandemi, informasi ini dirilis oleh KPK dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2019-2020.

 

Kenaikan terbagi menjadi beberapa kategori, terbanyak yakni kategori kenaikan Rp1 miliar per pejabat.

 

Di antara para pejabat tersebut, disebutkan yakni Presiden Jokowi meningkat sekitar Rp8,9 miliar, Menteri Luhut Binsar Panjaitan naik Rp67 miliar, Menteri Prabowo Subianto meningkat Rp23 miliyar, Menteri Agama Yaqut Cholil meningkat Rp10 miliar dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono hartanya meningkat sebesar Rp481 miliar. 

 

KPK pun menganggap wajar adanya kenaikan sejumlah harta pejabat tersebut, meski begitu KPK masih akan terus mengawasi harta para pejabat.

 

Deputi Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap sebanyak 70,3 persen pejabat hartanya naik selama pandemi Covid-19. 

 

Sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9 persen. Sementara pejabat yang hartanya tetap 6,8 persen. Pahala juga menilai bahwa kenaikan tersebut terbilang wajar.

 

 

“Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, itu secara umum penyelenggara negara 70 persen hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar,” ujarnya. 

 

Pahala juga mengungkap kenaikan harta pejabat rata-rata mencapai Rp1 miliar.

 

Lebih lanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 95 persen pejabat tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan akurat. 

 

Menurut Pahala, masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan harta kekayaan miliknya. Harta yang disembunyikan biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi.

 

Maka dari itu, KPK akan tetap menelusuri harta para pejabat tersebut dengan menggandeng stakeholder lainnya seperti bank, untuk memeriksa setiap aliran dana keluar dan masuk dari para pejabat.

 

 

Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim Ichbal adalah HOAX dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.***