KABAR BESUKI - PBB Sedang dalam tahap negosiasi dengan Beijing untuk kunjungan "tanpa pelarangan" ke Xinjiang untuk melihat keadaan kelompok minoritas Uighur di lokasi.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh CBC, Minggu 28 Maret 2021 waktu setempat, seperti dilansir Kabar Besuki dari Channel News Asia.
"Negosiasi serius sedang berlangsung saat ini antara Kantor Komisaris (Hak Asasi Manusia PBB) dan pemerintah China," kata Guterres dalam siaran wawancara di CBC Kanada.
Guterres mengatakan China telah berulang kali menegaskan kepadanya "bahwa mereka ingin misi itu berlangsung."
"Saya berharap mereka segera mencapai kesepakatan untuk mengizinkan kunjungan "tanpa larangan dan batasan," lanjutnya.
Pada Sabtu 27 Maret 2021, Beijing mengumumkan pemberian sanksi terhadap dua orang Amerika, satu orang Kanada, dan badan advokasi hak asasi yang mengkritik pemerintah China terhadap perlakuannya terhadap kaum Uighur.
Baca Juga: Kilang Minyak Pertamina Balongan Terbakar dan Beberapa Kali Ada Ledakan, Warganet: Aku Kira Lindu
Guterres mengatakan ia prihatin dengan nasib dua warga Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang ditahan di China atas tuduhan spionase atau memata-matai.
Ottawa mengecam penahanan kedua warga negaranya yang dianggap "sewenang-wenang".
Kanada juga menganggap bahwa penangkapan dua Kovrig dan Spavor adalah sebagai pembalasan China atas penangkapan dan penahanan Meng Wanzhou, seorang eksekutif telekomunikasi Huawei di Kanada.
"Posisi kami sangat jelas, bahwa dalam semua situasi seperti ini, harus ada proses dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya," jelas Guterres.
Setidaknya sejumlah satu juta kaum Muslim Uighur dan kelompok Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp yang berlokasi di Xinjiang, wilayah barat laut China.
Organisasi hak asasi manusia AS, Australia, dan Uni Eropa lainnya menuduh pihak berwenang China melakukan kerja paksa dan mensterilkan perempuan kelompok tersebut.
AS menyebut jika apa yang dilakukan oleh pemerintah China di Xinjiang merupakan suatu bentuk genosida.
China berulang kali menampik tuduhan tersebut, dan mengatakan jika kamp tersebut dibangun untuk melatih kejuruan para kaum Muslim Uighur dalam memerangi ekstremisme di China.
Uni Eropa dan AS memberikan sanksi terhadap beberapa pejabat dan pihak berwenang di Xinjiang yang diduga menjadi dalang dari tindakan pelanggaran HAM tersebut.
Menanggapi hal tersebut, China balik memberi sanksi daftar hitam bagi beberapa pejabat Uni Eropa.***