KABAR BESUKI - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mempertanyakan sikap pemerintah yang mengaitkan peristiwa Taliban dengan isu terorisme di Indonesia.
Fadli Zon mulanya menjelaskan bahwa mulanya Taliban sempat memiliki ketegangan dengan Amerika Serikat usai tragedi World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001 lalu.
"Kalau kita melihat dan merefleksi balik setelah 20 tahun yang lalu, Amerika Serikat melakukan semacam pembalasan akibat penyerangan World Trade Center (WTC) itu kepada Afghanistan dan juga Irak yang pada waktu itu dikatakan ada weapon of mass distraction (senjata pemusnah massal) di Irak," kata Fadli Zon sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Fadli Zon Official pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Fadli Zon mengatakan, senjata pemusnah massal yang sempat dicurigai Amerika Serikat dimiliki oleh Afghanistan dan Irak justru tidak terbukti.
Akan tetapi, kecurigaan Amerika Serikat saat itu yang disebarluaskan oleh media mainstream raksasa internasional membuat Presiden Irak Saddam Husein lengser dengan narasi terkait isu terorisme.
"Setelah investigasi, ternyata tidak pernah ada yang namanya senjata pemusnah massal dan ini menjadi narasi palsu yang akhirnya banyak menyebabkan korban jiwa terutama masyarakat Irak dan tergulingnya Saddam Husein oleh narasi ini," ujarnya.
Selain itu, Fadli Zon juga mengatakan bahwa Taliban juga turut menjadi bulan-bulanan media mainstream internasional khususnya yang bermarkas di Amerika Serikat karena dianggap menjadi tempat penyimpanan persenjataan bagi kelompok terorisme di Afghanistan.
"Di Afghanistan juga Taliban menjadi sasaran karena Taliban dituduh menjadi semacam 'safe heaven' bagi terorisme. Tapi kita tahu bahwa sebelumnya, gerakan Taliban maupun mujahidin di Afghanistan dalam sebuah konteks masih perang dingin dan sisa-sisa perang dingin," katanya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Minta Jangan Pernah Meremehkan dan Merendahkan Taliban: Negara Besar Pun Dikalahkannya
Fadli Zon mengatakan, saat ini Taliban cenderung lebih mengedepankan pendekatan politik dalam berdiplomasi secara internasional.
Tak hanya itu, Taliban juga telah memberikan 'pengampunan massal' terhadap seluruh warga maupun pejabat negara di Afghanistan setelah Presiden Ashraf Ghani kabur dari negaranya.
"Pendekatan Taliban yang sekarang ini lebih banyak pendekatan politik, yaitu menginginkan political settlement atau solusi politik bukan pendekatan militer. Dan mereka sudah mengatakan memberikan semacam 'pengampunan massal' kepada seluruh warga Afghanistan termasuk para pejabat Afghanistan setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri keluar negeri," ujar dia.
Fadli Zon juga mempertanyakan kekhawatiran pemerintah yang menyebut bahwa peristiwa Taliban akan berdampak pada gerakan terorisme di Indonesia.
"Apakah perlu ada kekhawatiran bahwa apa yang terjadi di Afghanistan ini memberikan semacam inspirasi di Indonesia? Ini adalah narasi yang dikembangkan belakangan ini seolah-olah ada glorifikasi, ancaman. Saya termasuk yang berpendapat 'war on terror' yang dicanangkan 20 tahun lalu pasca 9-11 itu akan berakhir pada 31 Agustus 2021, karena Amerika yang tadinya menganggap kelompok Taliban itu adalah kelompok teroris justru sekarang Amerika yang memberikan kesempatan pada Taliban untuk memerintah, bahkan mewariskan beberapa kekayaan militernya," kata dia.
Fadli Zon mengingatkan bahwa sejarah mencatat Indonesia sebagai negara yang menganut politik internasional bebas aktif sehingga sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia perlu berperan aktif sebagai fasilitator terhadap pemerintahan inklusif di Afghanistan dalam kepemimpinan Taliban.
"Indonesia yang sebenernya mempunyai political capital atau social capital terhadap Taliban ini harusnya bisa lebih proaktif menjadi semacam penengah atau fasilitator bagi terbentuknya pemerintahan inklusif di Afghanistan. Dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif, seharusnya kita bisa memberikan suatu peran yang lebih menonjol sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia," ucapnya.
Fadli Zon juga mengatakan, pemerintah tak perlu menebar ketakutan dengan menghidupkan kembali isu terorisme di Indonesia seiring dengan dikuasainya pemerintahan Afghanistan oleh kelompok Taliban yang kini tak lagi menggunakan pendekatan militer.
"Tetapi kenapa kok sekarang yang berperan malah negara lain? China belum apa-apa sudah lebih cepat mengambil momentum itu, begitu juga dengan Rusia, Turki, dan negara-negara eks Uni Soviet yang berbatasan dengan Afghanistan seperti Uzbekistan, Kirgiztan, dan lain-lain. Dan kita tidak perlu ketakutan, apalagi kemudian berusaha menghidup-hidupkan kembali bahwa akan ada jaringan terorisme di Indonesia akibat kemenangan Taliban ini," tuturnya.***