Network
Gyeonggi, yang menerapkan aturan hingga Senin, mengatakan dia mencabut persyaratan terpisah bahwa orang asing yang direkrut untuk pekerjaan harus memiliki hasil tes negatif untuk COVID.
Pejabat kesehatan telah membela persyaratan untuk tes tersebut. Mereka berpendapat aturan seperti itu harus diterapkan untuk mencegah peningkatan infeksi virus corona di kalangan warga asing.
Mereka juga mengatakan aturan itu tidak diskriminatif karena pengujian juga wajib bagi orang-orang yang terkait dengan wabah di gereja, klub malam, dan tempat lain.
Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah menyampaikan kekhawatirannya kepada pihak berwenang.
Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Jemput Bola, Vaksinasi COVID-19 untuk Lansia dan Disabilitas Terus di Pantau
Kedutaan Besar Amerika Serikat juga mendesak semua warga negara untuk diperlakukan secara adil dan setara.
Komnas HAM yang independen itu mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan setelah beberapa pengaduan, salah satunya disuarakan oleh Duta Besar Inggris. Duta Besar Inggris mengatakan aturan itu "tidak adil, tidak proporsional dan mungkin tidak efektif".
Choi Young-ae selaku ketua Komnas HAM menyatakan keprihatinan bahwa kebijakan tersebut dapat mengarah pada diskriminasi, terutama melalui penggunaan bahasa yang merendahkan pekerja tidak berdokumen.***
