Network
KABAR BESUKI - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperingatkan warganya untuk mempertimbangkan kembali rencana bepergian ke Indonesia.
Imbauan itu dibuat terkait tingginya infeksi dan kasus Covid-19 di Indonesia hingga terkait ancaman terorisme dan bencana alam.
Center for Disease Control and Prevention (CDC) AS menyebut bahwa peringatan level 3 berarti orang-orang diminta untuk menghindari masuk ke Indonesia, kecuali untuk kepentingan mendesak.
Warga diminta mempertimbangkan kembali rencana keberangkatannya.
Larangan itu dikeluarkan dalam travel advisory yang dirilis Kabar Besuki dari laman travel.state.gov pada Selasa, 8 Juni 2021.
"Ada pembatasan yang berlaku yang mempengaruhi masuknya warga negara AS ke Indonesia. Tindakan karantina yang dijalankan pemerintah diberlakukan untuk semua orang asing," demikian postingan Deplu AS di laman travel.state.gov.
Deplu AS juga meminta warganya mempertimbangkan kembali perjalanan ke Sulawesi Tengah dan Papua karena potensi gangguan sosial.
Selain itu, laporan tersebut juga menuliskan bahwa penembakan terus terjadi di wilayah antara Timika dan Grasberg di Papua.
Di Sulawesi Tengah dan Papua, demonstrasi dan konflik dengan kekerasan dapat mengakibatkan cedera atau kematian warga AS, sehingga diminta menghindari demonstrasi dan keramaian.
Baca Juga: Polisi Hong Kong Menangkap Remaja yang Terlibat Dalam Unjuk Rasa, Aksi Peringatan Protes 2019 Silam
Disebutkan, Pemerintah AS memiliki kemampuan terbatas untuk memberikan layanan darurat kepada warganya di Sulawesi Tengah dan Papua, karena pegawai Pemerintah AS harus mendapatkan izin khusus sebelum bepergian ke daerah tersebut.
Dalam rilisnya, Deplu AS menyatakan bahwa penembakan terus terjadi di wilayah antara Timika dan Grasberg di Papua.
"Di Sulawesi Tengah dan Papua, demonstrasi dan konflik dengan kekerasan dapat mengakibatkan cedera atau kematian warga AS. Hindari demonstrasi dan keramaian," demikian disampaikan Deplu AS.
"Pemerintah AS memiliki kemampuan terbatas untuk memberikan layanan darurat kepada warga AS di Sulawesi Tengah dan Papua karena pegawai pemerintah AS harus mendapatkan izin khusus sebelum bepergian ke daerah tersebut," imbuh Deplu AS.***
