Network
KABAR BESUKI - Amerika Serikat (AS) telah menetapkan beberapa syarat bagi pemerintahan Afghanistan yang baru.
Pihaknya menyerukan kepada pemerintah baru untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dengan mengatakan bahwa perilaku Taliban akan menentukan apakah Washington akan mengakui pemerintahan baru di Kabul.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021 bahwa AS dan sekutu internasionalnya akan mengawasi dengan seksama setelah Taliban mengambil alih negara itu dalam serangan yang hebat, merebut kendali ibukota pada hari Minggu lalu.
“Pemerintah Afghanistan di masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, yang tidak menampung teroris, dan yang melindungi hak-hak dasar rakyatnya, termasuk hak-hak dasar setengah dari penduduknya perempuan dan anak perempuannya itu adalah pemerintah yang bisa kami ajak bekerja sama,” kata Price dalam jumpa pers dikutip Kabar Besuki dari Aljazeera.
Baca Juga: Persyaratan dan Jadwal Penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk Selama PPKM Jawa-Bali
“Kebalikannya juga benar bahwa kita tidak akan mendukung pemerintah yang tidak melakukan itu,” imbuhnya.
Price juga mengatakan ada konsensus yang menentukan di komunitas internasional tentang jenis pemerintahan baru yang harus dibentuk di Afghanistan.
Hal tersebut mengutip pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Senin yang menyerukan proses yang dipimpin Afghanistan, milik Afghanistan dengan rekonsiliasi nasional.
Negara-negara anggota DK PBB menekankan bahwa mengakhiri konflik hanya dapat dicapai melalui penyelesaian politik yang inklusif, adil, tahan lama dan realistis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk bagi perempuan, anak-anak dan minoritas.
Baca Juga: China Dipuji Prabowo Karena Berhasil Hilangkan Kemiskinan Sampai 0 Persen, Apa Rahasianya?
Anggota Dewan Keamanan meminta para pihak untuk mematuhi norma dan standar internasional tentang hak asasi manusia dan mengakhiri semua pelanggaran.
Taliban mengambil alih Kabul setelah merebut kota-kota penting di Afghanistan dalam serangan cepat di tengah penarikan pasukan AS dari negara itu, sebuah proses yang telah dijanjikan Presiden AS Joe Biden akan selesai pada akhir Agustus.
Presiden Ashraf Ghani meninggalkan ibu kota pada hari Minggu, 15 Agustus 2021, menjadikan Taliban sebagai otoritas de-facto di lapangan, tetapi belum ada pengumuman resmi tentang pemerintahan baru.
Rosiland Jordan dari Al Jazeera, melaporkan dari Washington, DC, mengatakan perlu ditunjukkan bahwa utusan khusus AS untuk Afghanistan berada di ibukota Qatar, Doha, bekerja untuk mencapai penyelesaian politik.
“Ini adalah situasi yang berubah sangat cepat dan sangat sulit untuk mengatakan dari satu hari ke hari berikutnya siapa yang sebenarnya bertanggung jawab,” katanya dikutip Kabar Besuki dari Aljazeera.
Selama pengarahan Departemen Luar Negeri, Price mengatakan AS akan menggunakan pengaruh diplomatik dan ekonominya untuk memastikan bahwa pemerintah di Kabul menghormati hak asasi manusia.
Juru bicara Taliban Suhail Shaheen juga telah mengeluarkan jaminan tentang melindungi hak-hak Afghanistan dan menyangkal laporan pelanggaran terhadap perempuan.
Price mengatakan Washington ingin melihat tindakan yang sesuai dengan janji yang dibuat oleh kelompok tersebut.
“Jika Taliban atau pemerintah mana pun yang akan muncul berusaha mendapatkan tingkat bantuan internasional yang diperlukan untuk menopang pemerintah Afghanistan selama 20 tahun terakhir, kata-kata di atas kertas yang berasal dari New York hari ini dari Dewan Keamanan akan memiliki berarti sesuatu,” katanya.
Baca Juga: HUT RI ke-76 di Tengah Pandemi, AHY Sampaikan Pesan Persatuan dan Kemanusiaan
“Tindakan mereka harus sesuai dengan beberapa kata yang kita lihat berasal dari Taliban,” imbuhnya
Price juga mengancam akan berdampak pada pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan.
“Jika Anda berbicara tentang wortel, Anda juga dapat berbicara tentang tongkat, dan Amerika Serikat, PBB, masyarakat internasional memiliki kemampuan untuk memberlakukan pemotongan yang cukup dramatis pada rezim mana pun yang terbentuk yang tidak mengakui hak-hak dasar dan fundamental rakyat Afganistan,” pungkasnya.***
