KABAR BESUKI - Fraksi PKB DPRD Banyuwangi meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk memperhatikan data-data tentang guru ngaji kampung, penerima insentif dari pemerintah kabupaten.
Wakil Ketua I DPRD Banyuwangi, asal Partai Kebangkitan Bangsa,H. M. Ali Mahrus mengatakan, ada banyak keluhan di tengah-tengah masyarakat khususnya untuk guru ngaji.
Baca Juga: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK dengan Dugaan Korupsi
"Karena banyak ditemukan hal-hal yang kurang terakomodir, jadi ada beberapa di wilayah yang sebelumnya guru-guru ngaji itu dapat (intensif) ternyata tidak dapat. Data yang diakomodir justru guru-guru yang baru mendirikan TPQ," ungkapnya, Rabu (25/11/2020).
Mahrus menyadari bahwa skema guru ngaji hari ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang sebelumnya melalui Lembaga Pendidikan Ma`arif NU (LPM NU) sekarang melalui pemerintah desa dengan smart kampung.
Baca Juga: Selamat Hari Guru! Simak Lirik Lagu 'Hymne Guru' yang Didedikasikan Untuk Para Guru
Namun, kata dia, dari skema yang dilakukan hari ini melalui desa masih banyak ditemukan data-data yang tercecer dan itu guru-guru ngaji yang real.
"Jadi harapan kami tentu bagaimana skema yang sudah dilakukan dan sudah dirubah itu datanya harus betul-betul baik. Karena ternyata ditemukan banyak data yang masih tercecer. Kita punya data-datanya," ucap Mahrus.
Pihaknya masih menyiapkan data-data lengkap mengenai guru ngaji yang kurang terakomodir, kemudian akan melakukan konfrontasi dengan pihak Kesra yang memiliki leading sektor terkait dengan penyerahan dana intensif karena itu bagian dari hibah.
Baca Juga: Ashanty Buka Suara Soal Penangkapan Millen Cyrus atas Dugaan Penyalahgunaan Narkoba
Mahrus juga mengatakan bahwa seringkali dirinya menyampaikan pada saat pembahasan Banggar (badan anggaran), memang penggunaan hibah dalam dua tahun tidak bisa berturut-turut.
Masih Mahrus, hanya saja jika skema tersebut tidak bisa berturut-turut, sebagai bentuk apresiasi terhadap para tenaga guru ngaji yang dibawah intensifnya bisa ditambah.
"Yang awalnya skemanya lima ratus ribu satu tahun, kalau tidak bisa berturut-turut berarti satu juta per dua tahun, kalau memang skema itu tidak bisa dilakukan," tukas politisi Fraksi PKB ini.
Menurut Mahrus, memang para guru ngaji tidak berharap dan tidak mendesak, tetapi jika bukan dari pemerintah siapa lagi yang akan memperhatikan mereka.
Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Bola Hari Ini Rabu, 25 November 2020
"Karena mereka adalah garda terdepan untuk membentengi karakter generasi kita khususnya dalam hal urusan moralitas dan spiritual," lugasnya.
Sementara, Ketua fraksi PKB, Hj Mafrochatin Ni'mah menambahkan, banyak guru ngaji di Banyuwangi yang hari ini ribuan ternyata tidak tercover dengan baik.
Dia turut mempertanyakan, dari data guru ngaji yang ada sekitar 16 ribu lebih, hanya bisa dicairkan sekitar 10 ribu. padahal anggaran untuk mereka sebesar Rp 8,5 M.
"Pertanyaannya kalau 700 dikalikan 10 ribu berarti itu baru 7M, yang 1,5 M itu kemana? itu pertanyaan dari kami. Jadi kami butuh jawaban anggaran-anggaran itu pada kemana," cetusnya.
Baca Juga: Chord dan Lirik Lagu 'Here Without You' 3 Doors Down, I'm here without you baby
Dijelaskannya juga bahwa dulu saat dilakukan verifikasi dan pendataan hingga menguras waktu selama dua tahun bisa diharapkan lebih baik. Namun kenyataannya masih amburadul, karena banyak ditemukan data-data guru ngaji yang tidak tercover.
"Ini sangat mengecewakan karena guru ngaji adalah penjaga moral bangsa, mereka penyebar Al-Quran yang memberikan penguatan keimanan sehingga Banyuwangi bisa kondusif seperti sekarang ini, tetapi kenyataannya tidak dihargai. Tentu saja kami sangat kecewa sebagai wakil rakyat," tandasnya. ***