Network
Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya,Ricco Antar Budaya menyampaikan, prihatin terhadap postur RAPBD Tahun 2021 yang dinilai disusun dengan rasa pesimis sehingga diproyeksikan menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan postur APBD perubahan tahun 2020.
Baca Juga: Dinilai Lakukan Tindakan Indispliner, Dua Pemain Timnas U-19 Dipulangkan Dari Pemusatan Latihan
Pendapatan daerah di Perubahan APBD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 3,2 triliun, namun ditahun 2021 justru direncanakan sebesar Rp, 2,7 triliun, demikian pula dengan belanja daearah yang diproyeksikan menurun.
“APBD Perubahan disusun dan disahkan di masa pandemi covid, maka sudah selayaknya APBD Tahun 2021 yang juga disusun dan disahkan dimasa pandemi, minimal postur dan komposisinya sama dengan perubahan APBD Tahun 2020 , “ ucap Ricco Antar Budaya.
Sehingga bilamana eksekutif tetap bersikukuh postur dan komposisi APBD Tahun 2021 tetap diproyeksikan menurun. Maka sama halnya dengan merancang kemunduran pembangunan daerah.
Baca Juga: Dinilai Lakukan Tindakan Indispliner, Dua Pemain Timnas U-19 Dipulangkan Dari Pemusatan Latihan
Fraksi Demokrat juga menilai alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masih jauh dari memadai dan tidak berbanding dengan tema RKPD Banyuwangi tahun 2021. Hal tersebut terbukti dari alokasi anggaran pada dua sektor basis perekonomian yakni pertanian dan perdagangan pada tahun 2021 juga menurun. Selain itu fraksi Demokrat juga memberikan catatan koreksi terhadap buku RAPBD Tahun 2021 yang dinilai belum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2020.
“Penyusunan RAPBD yang tergesa-gesa dan terkesan serampangan, malah bisa menimbulkan spekulasi negatif bagi siapapun yang membacanya , “ ucap Ricco.
Baca Juga: Pecinta Aglaonema? Lakukan Trik Ini Agar Tanamanmu Beranak Banyak
Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Anita Rani menyampaikan, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 4,3 – 5,4 persen, pada dasarnya F-PKB memahami bahwa pemerintah daerah mencoba realistis dalam menentukan target pertumbuhan di tahun 2021.
“Target tersebut akan menjadi over estimate manakala pemerintah daerah tidak bisa menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan, khususnya konsumsi rumah tangga maupun disisi produksi dan jasa , “ ucap Anita Rani.
