Network
Rapat bersama Komisi I DPRD dan lintas instansi Pemkab Trenggalek.
"Kami harap kepala desa berhati-hati dalam penyalurannya. Jangan sampai tumpang tindih dengan data masyarakat penerima PKH, BNPT, Prakerja dan data BLT yang diluncurkan desa," jelasnya.
Baca Juga: JATIM Tambah Fasilitas Kesehatan Tenaga Medis & Kapasitas Laboratorium
"Benar-benar data masyarakat yang belum tercover diprogram bantuan lain. Sehingga tak kan terjadi data penerima yang tumpang tindih atau dobel, sebab kalau dobel jelas telah menyalahi aturan," beber Husni.
Saran Komisi I kepada dinas PMD, benar benar segera mengkondisikan penyaluran bantuan BLT secepatnya. Terkait payung hukum, Komisi I menginginkan PMD berkordinasi lagi dengan Bupati.
Dan mendorong untuk menerbitkan surat edaran lagi tentang penggunaan dana desa untuk penanganan dampak Covid-19. Sehingga permasalahan penyaluran BLT tidak ada penundaan yang lama, pungkas Husni. ***
