KABAR BESUKI - Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Kunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi, Selasa (1/12/2020).
Dalam kunjungan tersebuglt, Tim Penilai tersebut melakukan verifikasi di Lapas Kelas IIA Banyuwangi, sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) yang diusulkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
"Ini bagian dari rangkaian penilaian zona integritas. Jadi, Lapas Banyuwangi ini sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi," ujar Paulus Julius Rahakbauw, Ketua TPN Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Baca Juga: KPU Banyuwangi Bagikan Hadiah Vlog Competition Pilkada 2020 kepada Para Pemenang
Sejauh ini, kata Paulus Julius, penilaian sudah sampai pada tahap verifikasi lapangan. Karena sebelumnya sudah dilakukan survey dan desk evaluasi.
Menurutnya, setiap lapas memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Namun dia menilai, Lapas Kelas IIA Banyuwangi memiliki kultur dan konsep yang sudah dibangun dengan baik sekali.
"Mungkin beberapa kendala teknis hanya pada digitalisasinya saja, tapi secara konsep dan sistem penguatannya sudah bagus," ungkapnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Rabu, 2 Desember 2020: Sagitarius Nikmati Waktu dengan Pasangan dan Cancer Konflik
Paulus Julius menjelaskan, zona integritas itu sendiri merupakan miniatur dari reformasi birokrasi yang didalamnya terdapat 8 komponen penilaian. Tapi penilaian khusus di lapas, ada 6 komponen yang penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Diantaranya, terkait manajemen perubahan, konsep tata pengelolaannya, pembinaan SDM, akuntabilitas kinerja, sistem pengawasan, dan pelayanan publik.
Baca Juga: Kabar Hubungan Amanda Manopo dan Billy Syahputra Tidak di Restui Keluarga
"Tapi penekanannya, kami lebih kepada sistem integritasnya dan inovasi pelayanan," tegasnya.
Pihaknya berharap, Lapas Kelas IIA Banyuwangi bisa mempertahankan dan lebih meningkatkan apa yang sudah dibangun.
"Karena kebanyakan, ketika Satker itu meraih WBK, apalagi ketika pemimpinnya diganti itu biasanya rawan lagi, sistemnya bisa berubah. Kami berharap, apa yang sudah dibangun dengan baik ini bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan, karena ini juga demi kebaikan masyarakat," tandasnya. ***