KABAR BESUKI - Baru-baru ini sebuah media nasional menyebut Jokowi 'plin plan' soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan tax amnesty jilid kedua dalam judul beritanya.
Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung ikut angkat bicara tentang sikap 'plin plan' Jokowi terkait kereta cepat dan tax amnesty jilid kedua.
Rocky Gerung menilai ada faktor deal tersembunyi di balik sikap 'plin plan' Jokowi dalam proyek kereta cepat dan tax amnesty jilid kedua.
Rocky Gerung menilai, penyebutan 'plin plan' yang dialamatkan kepada Jokowi kemungkinan merupakan kebijakan dari pihak redaktur media yang memuat berita dengan diksi 'plin plan' tersebut.
"Saya kira ada redaktur yang mengubah judul, karena mestinya judulnya itu kebijakan 'jenius' atau sangat mungkin memang tadi pagi udah ada revisi KBBI bahwa jenius itu sinonimnya adalah 'plin-plan'. Tapi kita anggap aja itu betul, itu yang justru jadi aneh," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 11 Oktober 2021.
Rocky Gerung mengungkapkan, media tersebut yang selama ini dikenal kerap memuji Jokowi habis-habisan mulai berubah pikiran sejak Maria Ressa dan Dmitri memperoleh Nobel Perdamaian beberapa hari yang lalu.
Dia menyebut, jurnalis di media tersebut juga ingin menyaingi prestasi Maria Ressa dan Dmitri agar memperoleh Nobel Perdamaian di kemudian hari.
"D***k mungkin sekali agak berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Maria Ressa dan Dmitri mendapat hadiah nobel, tentu jurnalis D***k berupaya juga untuk menyaingi prestasi dari Maria Ressa dan Dmitri, kira-kira begitu," ujarnya.
Baca Juga: Wartawan Filipina dan Rusia Raih Nobel Perdamaian, Rocky Gerung Sindir Daya Kritis Pers Indonesia
Rocky Gerung mengatakan, ada unsur deal rahasia dan tersembunyi di balik hutang tersembunyi Indonesia ke China, termasuk untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Atas hal tersebut, Jokowi lantas menunjuk Luhut sebagai komandan proyek agar hutang yang tersembunyi tersebut seolah-olah merupakan sesuatu yang normal.
"Itu yang menunjukkan bahwa memang ada deal-deal rahasia, termasuk hutang yang tersembunyi. Pasti juga ada deal tersembunyi, sehingga Pak Luhut terpaksa ambil alih supaya yang tersembunyi itu betul-betul terlihat sebagai hal yang normal," katanya.
Akan tetapi, 'kenormalan' tersebut justru dipertanyakan publik karena ternyata proyek tersebut juga akan memakan APBN, padahal Jokowi sempat berjanji tak akan gunakan APBN dalam membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Tapi kenormalan itu kemudian menjadi pertanyaan publik, itu artinya jalan kereta cepat itu akan dibiayai oleh pajak Hersubeno, pajak Rocky Gerung segala macem," ujar dia.
Baca Juga: Isu Pandora Papers Airlangga-Luhut, Netizen: Menjabat untuk Kepentingan Pribadi dan Golongan
Rocky Gerung menyebut, publik tetap akan menganggap kereta cepat tak akan menguntungkan secara bisnis, namun pemerintah tetap akan meneruskan proyek tersebut karena dinilai juga menguntungkan pengusaha yang memiliki bisnis lain dengan memanfaatkan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.
Karena itulah, pemerintah tetap memaksakan diri untuk melanjutkan proyek tersebut meski harus menguras APBN dengan segala cara.
"Kita tetap menganggap secara ekonomi memang tidak menguntungkan bisnis kereta itu, tapi ya udah karena itu bagian dari upaya mengumpulkan upeti, akibatnya mesti dibiayai oleh APBN supaya ada bagian juga yang bisa dinegosiasikan dengan banggar, dengan partai-partai supaya lolos APBN-nya," ucapnya.
Begitu juga dengan tax amnesty, pemerintah seolah membuka kran lebar-lebar bagi para pengemplang pajak meski dengan kemungkinan besar akan ada tax amnesty di kesempatan berikutnya dalam waktu singkat.
"Demikian juga soal tax amnesty, kan dibujuk-bujuk supaya ikut tax amnesty kedua sehingga ada transfer fee-nya di balik para pengemplang itu, buat pebisnis itu sebetulnya gampang aja, bilang aja 'Nanti kita tunggu yang ketiga aja' kan?," tuturnya.***