KABAR BESUKI – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dideklarasikan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang.
Dukungan terhadap Sandiaga Uno ini datang dari sejumlah ulama Indonesia yang tergabung dalam Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia.
“Kami para ulama dan pemuda Islam Indonesia dengan ini menyatakan mendukung Sandiaga Uno untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029,” ungkap Forum Ijtima Ulama seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube tvOneNews.
Namun menariknya, dukungan para ulama kepada Sandiaga Uno ini justru dinilai bisa memunculkan adanya politik identitas seperti halnya yang terjadi pada pemilu di 2019.
Baca Juga: Soal Reuni 212 pada Desember Mendatang, Ferdinand Sampai Heran: Entah untuk Apa dan Tak Berguna Itu
Saat itu pasangan Prabowo-Sandi juga diusung oleh para ulama. Menurut pakar politik, keterlibatan ulama dalam proses politik ini justru nantinya bisa menyebabkan adanya politik identitas.
“Kalau kita kembali flashback ke tahun 2029, saat itu ijtima ulama yang ada Pak Yusuf Martak didalamnya itu mengusulkan cawapres buat pendamping Pak Prabowo itu bukan Mas Sandi, tapi Ustadz Abdul Somad, jadi Mas Sandi itu bukan pilihan ijtima ulama 212,” kata Burhanuddin muhtadi selaku pengamat politik.
“Nah sekarang ada ijtima ulama yang mendeklarasikan Mas Sandi, jadi ini membuktikan bahwa ulama itu konstektif maknanya maupun implikasi politiknya,” tambahnya.
Adanya dukungan para ulama untuk Sandiaga Uno ini juga menunjukkan bahwa pertarungan jelang Pilpres 2024 sudah dimulai.
Burhanuddin juga mengatakan bahwa dukungan ijtima ulama ini bisa memunculkan dugaan terkait politik identitas.
“Ini lagi-lagi bisa menimbulkan semacam dugaan terkait politik identitas yang memang dalam dua pilpres terakhir memang mengharu biru,” ujar Burhanuddin.
Menurut Burhanuddin, adanya politik identitas ini juga akan kembali terjadi pada Pilpres 2024 mendatang.
Baca Juga: Beredar Video 'Pertarungan' Buaya vs Excavator, Netizen: Kasian Habitatnya Diganggu
“Sepertinya 2024 kita belum bisa beranjak dari rute yang sama dari Pilpres sebelumnya,” tandasnya.
Burhanuddin juga mengatakan bahwa adanya politik identitas berbau ‘agama’ ini bisa terjadi karena adanya presidential threshold.
“Presidential threshold yang terlalu tinggi ini membuat kompetisi jadi tidak fair dan akan memicu polarisasi yang mendalam akibat politik identitas, ini terus terang menurunkan kualitas elektoral kita” pungkasnya.***