KABAR BESUKI - Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas memberikan nasihat untuk pemerintah agar lebih bersikap hati-hati dalam membuat kebijakan.
Anwar Abbas dalam sebuah pertemuan yang ditayangkan oleh kanal YouTube Refly Harun membeberkan sejumlah nasihat untuk pemerintah dalam membuat kebijakan berdasarkan pedoman yang telah diatur dalam Al-Quran maupun Hadits.
Anwar Abbas menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati dan berpihak pada masyarakat luas.
Baca Juga: Anwar Abbas Disebut Reinkarnasi dan Dinilai Tak Punya Takut, Netizen: Jarang Ada Ulama Pemberani
Dalam nasihat yang disampaikannya, Anwar Abbas menunjukkan sikap prihatin terhadap kondisi di negeri ini di mana banyak kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Bahkan, banyak kalangan menilai sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah seolah-olah hanya menguntungkan segelintir golongan.
Terlepas dari niat pemerintah dalam setiap pembuatan kebijakan, Anwar Abbas mengingatkan agar pemerintah tak membuat kebijakan yang dapat membahayakan baik bagi kepentingan masyarakat maupun stabilitas nasional.
"Jangan kamu membuat kebijakan dan jangan kamu melakukan sesuatu yang kebijakan dan sesuatu yang kamu buat itu bisa mencelakakan diri kamu, baik di kamu sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta negara," kata Anwar Abbas sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun dalam video yang diunggah pada Jumat, 17 Desember 2021.
Anwar Abbas kemudian mengutip sebuah kaidah dalam ilmu fiqih yang dipelajarinya bahwa dalam mengambil sebuah keputusan atau membuat kebijakan harus mendahulukan untuk menghindari bahaya dibandingkan mengambil manfaat jika terdapat keragu-raguan.
Menurutnya, pembuatan kebijakan yang tidak dilakukan dengan cermat dapat menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat pemerintah tanpa mengedepankan sikap hati-hati bahkan dapat berpotensi menimbulkan kekacauan (chaos) di kalangan masyarakat.
"Ada kaidah dalam unsur fiqih yang disebut dengan 'Laa dharara wa laa dhihara', jadi kita jangan mengambil suatu sikap atau tindakan dan kebijakan yang akan bisa membuat diri kita celaka atau orang lain celaka," ujarnya.
Anwar Abbas kemudian mencoba mengulas kaidah fiqih tersebut dalam konteks tata kelola pemerintahan sebuah negara, khususnya Indonesia.
Dia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat pemerintah haruslah berorientasi pada kemaslahatan masyarakat umum.
Kemaslahatan masyarakat yang dimaksud Anwar Abbas terkait pembuatan kebijakan pemerintah tak hanya sebatas kemaslahatan dari segi ekonomi semata, melainkan juga dari aspek sosial maupun moral.
"Kemudian kalau kita kaitkan dengan pemerintah, ada kaidah yang sangat masyhur sekali di kalangan ulama, kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah yang terkait dengan rakyat itu harus diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan," tuturnya.***