Network
Banyuwangi sendiri telah melakukan berbagai terobosan program kemiskinan yang dilakukan bersinergi dengan banyak pihak. Terobosan itu berhasil menurunkan angka kemiskinan Banyuwangi, dari yang tahun 2010 angkanya mencapai 20,09 persen dan kini turun menjadi 7,52 persen.
Baca Juga: Tanaman Hiasmu Rusak dan Layu? 6 Cara Mengatasi Hama Tumbuhan Agar Kembali Sehat
"Kami akan melakukan kajian mendalam terkait sistem pengelolaan data kemiskinan. Memang untuk mereplikasi bukan perkara mudah. Diperlukan kajian mendalam terkait inovasi sinkronisasi DTKS dan pendistribusian bansos. Ini sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah,” imbuh Hadian.
Sementara itu, Bupati Anas berterima kasih atas apresiasi dari Wantannas. Anas menuturkan bahwa dalam penanganan kemiskinan, data merupakan senjata utama untuk memastikan program yang tepat sasaran. Dengan data yang dimiliki, pemkab bisa melakukan sejumlah intervensi.
Baca Juga: Sinopsis 'Rambo 3' Tayang 24 November 2020, Pukul 21.00 Wib di Global TV
“Kami punya sistem UGD Kemiskinan. Dalam sistem tersebut semua warga miskin terdata by name by addres, apa masalah kemiskinannya hingga program apa saja yang sudah mereka terima. Dari situ kami bisa melakukan intervensi secara terukur,” jelas Anas.
“Pemkab pun tidak sendirian, kami bersinergi dengan banyak pihak. Apa yang tidak bisa dilakukan pemkab misalnya karena terkait aturan, program tersebut akan diintervensi Baznas ataupun CSR dari pihak lain,” kata Anas.
Di masa pandemi ini, data tersebut sangat bermanfaat dalam melakukan pendataan penerima bansos. Anas lalu menjelaskan tentang validasi data penerima bansos yang terintegrasi dengan program Smart Kampung. Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, di-input ke dalam sistem by name by address by NIK.
Baca Juga: Sinopsis 'Rambo 3' Tayang 24 November 2020, Pukul 21.00 Wib di Global TV
Sistem yang ada ini, lanjut Anas, secara otomatis akan menolak NIK yang telah diinput oleh petugas desa.
