Network
KABAR BESUKI - Anggota DPRD Banyuwangi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Neni Viantin Dyah Martiva menyatakan tidak sepakat terhadap kebijakan Pemkab.Banyuwangi yang melakukan rasionalisasi Tenaga Harian Lepas (THL) di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditengah kondisi pandemi covid-19.
“Saya tidak sepakat dengan kebijakan Pemkab Banyuwangi melakukan rasionalisasi atau pengurangan THL terlebih ditengah kondisi pandemic covid-19, saya minta Pemkab membatalkan kebijakan tersebut , “ ucap Neni Viantin Dyah Martiva kepada Awak Media, Jum’at 12 Maret 2021.
Menurut Neni , pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat pandemic covid-19. Banyak perusahaan swasta bisnisnya lesu dan gulung tikar sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjanya dan dampaknya jumlah pengangguran semakin bertambah.
Baca Juga: Semakin Kisruh! Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Ketum AHY Digugat Jhoni Allen
“Perekonomian kita ini luluh lantah akibat pandemic covid-19, beberapa sector usaha di Banyuwangi lesu sehingga banyak pekerja yang di PHK, kalau Pemkab Banyuwangi tetap melakukan rasionalisasi THL maka angka pengangguran akan semakin meningkat , “ ucapnya.
Selain hal tersebut, banyak diantara THL adalah Kepala Rumah Tangga yang mempunyai istri dan anak yang harus ditangung, dan honor yang mereka terima selama ini menjadi satu-satunya harapan untuk menyambung hidup.
Baca Juga: Dosen UII Sebut Bahwa Tanaman Obat Covid-19 Sudah Tertera di Dalam Al-Quran, Ini Faktanya!
“Kasihan mereka telah mengabdi cukup lama ada yang masa kerjanya 10 tahun, tiba-tiba kontraknya diputus karena kebijakan rasionalisasi tanpa mendapatkan apa-apa, hanya menerima ucapan terima kasih belaka, Pemkab banyuwangi harus manusiawi,“ cetusnya.
Politisi perempuan PKS asal Banyuwangi kota ini menambahkan bahwa selama ini kinerja tenaga harian lepas lebih disiplin dan maksimal menyelesaikan tugas – tugas yang menjadi tanggungjawabnya dibandingkan dengan ASN dilingkup kerjanya, bahkan mereka juga mempunyai sertifikasi keahlian ditempat kerjanya.
