KABAR BESUKI - Sejumlah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledaha di sejumlah kantor Dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis, 18 Maret 2021.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan terjadinya penggeledahan itu masih terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 di lingkungan Pemkab Bandung.
"Iya (masih berkaitan)," kata Ali Fikri saat dihubungi dari Bandung, pada Kamis dikutip dari Antara.
Baca Juga: Mengenal Jenis-jenis Najis dalam Islam dan Cara Mensucikan, Ada yang Dimaafkan Tidak Wajib Disucikan
Adapun kantor yang didatangi penyidik KPK yakni, Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Kesehatan. Lokasi kantor-kantor itu pun masih di kawasan yang sama.
Para penyidik KPK itu hadir ke kawasan Pemkab Bandung Barat pada sekitar pukul 09.30 WIB. Ketika melakukan penyidikan, petugas KPK dikata oleh anggota kepolisian.
Sebelum melakukan penggeledahan di kantor-kantor tersebut, sebelumnya KPK juga melakukan penggeledahan pada Selasa, 18 Maret 2021 di kediaman Bupati Bandung Barat Aa Umbara.
Kemudian kantor dinasnya yang berada di kawasan Padalarang, Bandung Barat, juga turut digeledah oleh tim KPK.
Baca Juga: Mendikbud Menyebutkan Peserta Didik dengan Usia Ini Memiliki Risiko Terinfeksi COVID-19 Lebih Rendah
Komisi Pemberantasa Korupsi sendiri menyatakan telah menaikkan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bandung Barat ke tahap penyidikan. Namun KPK sejauh ini belum menyampaikan siapa tersayang atas kasus tindak korupsi ini.
Sedangkan penggeledahan pertama pada Selasa, 16 Maret 2021, untuk menjaga kelancaran penggeledahan, para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Pemkab Bandung Barat diminta tidak meninggalkan kantor selama penggeledahan berlangsung.
Kabag Rumah Tangga Setidak Kabupaten Bandung Barat Aa Wahyu mengatakan dirinya mendapat instruksi dari Sekretaris Daerah Bandung Barat untuk tetap berada di kantor dan tidak beranjak ke manapun hingga kegiatan KPK selesai.
"Kita diperintahkan supaya stand by sama Pak Sekda, sampai pemeriksaan KPK selesai," kata Aa Wahyu di Kantor Pemkab Bandung Barat.
Para penyidik melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan, seperti ruang bagian keuangan, bagian umum, dan kantor humas dan protokoler.***