Network
KABAR BESUKI - Mufti Anam selaku Anggota Komisi VI DPR RI Bidang Perdagangan, meminta kepada M Lutfi selaku Menteri Perdagangan lebih bijak dalam pengelolaan kebijakan stok pangan, khususnya terkait dengan proyek impor beras 1 juta ton.
"Rencana impor beras yang dinyatakan Pak Mendag dikeluarkan di saat yang tidak tepat. Pernyataan Pak Mendag soal impor beras itu berbarengan dengan panen raya di banyak daerah. Kalau tujuan dari pernyataan impor beras 1 juta ton itu untuk mencegah spekulan, justru rencana ini punya dampak merusak luar biasa bagi petani,” tutur Mufti Anam.
Mufti Anam menyatakan hal tersebut saat di Surabaya, pada hari Jumat 19 Maret 2021.
Saat ini, kata dia, panen terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dll.
Baca Juga: Harga Emas Kembali Naik, Meski Terganjal Lonjakan Imbal Hasil Obligasi Amerika Serikat
“Harga gabah petani yang tertekan semakin tertekan dengan pernyataan Menteri Perdagangan bahwa pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras. Gabah gabah (GKP) sudah di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah, ” kata Mufti melalui siaran persnya.
“Penderitaan petani jadi lengkap, Kalau tanam susah untuk pupuk bersubsidi, saat panen ada deklarasi dari Menteri Perdagangan bahwa kita akan impor beras 1 juta ton. Pikirkan nasibnya, petani,” katanya menambahkan.
Mufti berharap Menteri Perdagangan memperhitungkan stok saat merencanakan impor komoditas.
"Rencana impor beras dari Pak Mendag ini membuat petani semakin terdesak. Karena pada faktanya, produksi beras nasional kita tahun lalu sukses naik meskipun tipis, total 31,3 juta ton," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
