Network
KABAR BESUKI - Rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menggelontorkan dana melalui utang luar negeri untuk membeli Alutsista mendapat beragam reaksi dari para pengamat dan tokoh politik.
Pengadaan rencana itu pun dikabarkan akan diatur dalam perpres yang akan memodernisasi alutsista yang akan dilakukan dengan skema pinjaman luar negeri yang bernilai sekitar Rp1.760 triliun.
Menanggapi isu tersebut, pengamat militer Khairul Fahmi mengatakan jika pengadaan pembaruan alutsista itu sebenarnya adalah langkah terobosan yang bagu.
Baca Juga: Polisi: 10 Orang Terduga Teroris Jaringan Ansharut Daulah Merauke Sudah Sumpah Setia Ke ISIS
Hanya saja angka yang tergolong besar tersebut masih perlu diklarifikasi lebih jauh meskipun angka tersebut tergolong tidak begitu besar jika digunakan untuk memodernisasi alutsista.
"Menurut saya angka ini tidak fantastis sebenarnya kalau kita melihat bahwa ini adalah angka untuk 25 tahun," kata Khairul Fahmi seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube tvOneNews.
Bahkan menurutnya anggaran yang akan digunakan untuk pembelanjaan alutsista di Indonesia ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan PDB (Produk domestik bruto) Indonesia di tahun 2020 yang mencapai Rp15,4 kuadriliun.
Baca Juga: Elon Musk Disindir Konsumen Setelah Produk Tesla Alami Kenaikan Harga dan Perubahan Fitur
Sehingga pembelanjaan alutsista yang rencananya akan dilakukan Kemenhan ini pun hanya menggunakan sekitar 0,4 hingga 0,5 persen dari PDB.
Namun wacana pembelian alutsista itu dikabarkan muncul begitu saja dengan adanya Perpres baru. Terlebih lagi pengadaan modernisasi alutsista akan menggunakan uang hasil pinjaman luar negeri.
"Jadi kita tinggal memperhitungkan kemampuan kita untuk berhutang dan membayarnya," ujarnya.
Ia kembali menegaskan jika RP1.760 untuk keperluan alutsista adalah tergolong angka yang kecil, namun ia juga memahami jika masyarakat mungkin terkejut dengan angka sebanyak itu.
Baca Juga: Ivan Gunawan Bela Ayu Ting Ting Mati-matian Sampai Ayu Nangis, Igun: Gue Gedek Baca Komen Netizen
"Rancangan Perpres ini berdar begitu saja tanpa penjelasan apa pun, sehingga publik terkejutlah melihat angka yang sebegitu besarnya tanpa penjelasan," kata Khairul.
Seperti dikutip dari Antara, Indonesia adalah negara yang anggaran pertahanannya tergolong paling rendah di regional atau dari negara-negara ASEAN.
Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) per 2020, Malaysia mengalokasikan 1,1 persen dari PDB-nya, Singapura 3,2 persen, Thailand 1,5 persen, dan Timor Leste 1,2 persen dari PDBnya.***
