Network
Ipuk juga meminta, OPD yang melakukan aktivitas di lokasi tertentu, harus memanfaatkan UMKM sekitar lokasi. Dan itu semua terekam di sistem tersebut. ”Misal Dinas A berkegiatan di Kecamatan Muncar, diwajibkan membeli kebutuhannya di warung di Muncar. Jadi jangan beli dari kecamatan kota lalu dibawa ke Muncar,” jelasnya.
"Ini adalah salah satu cara pemerataan ekonomi. Agar kue APBD bisa dinikmati oleh pelaku sektor mikro yang ada di pelosok kecamatan. Pelakunya tidak hanya itu-itu saja. Insya Allah ini ikhtiar pemerataan ekonomi, sesuai spirit ekonomi kerakyatan, sesuai semangat Pancasila," jelasnya.
Baca Juga: Trans TV Siap Tayangkan The Penthouse Season 3 Sehari Setelah Pemutaran di Korea, Netizen: Ngeri Nih
Dengan sistem ini pula, Ipuk ingin semua warung dan rumah makan berbenah. Mulai dari sadar akan pentingnya higienitas, pentingnya melengkapi perizinan, hingga pentingnya menjaga kualitas rasa.
”Karena bagaimana pun, orang belanja makanan kan karena rasanya cocok. Penyajiannya bersih. Jadi ini sekaligus kita ajak warung dan rumah makan berbenah,” papar bupati perempuan tersebut.
Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, menambahkan, sebagai langkah awal, pihaknya saat ini tengah menuntaskan data pelaku UMKM yang ada di setiap kecamatan. Dengan aplikasi ini, membantu OPD untuk mencari daftar UMKM sesuai kebutuhan mereka.
Aplikasi ini bisa diakses oleh OPD dan seluruh kantor kecamatan yang ada di Banyuwangi. Mereka memiliki akses untuk memasukkan data UMKM di wilayah masing-masing.
"Misalnya UMKM yang ada di Kecamatan Blimbingsari, camat memasukkan datanya, agar bisa diakses OPD lain. Kita masih simulasi dan terus dimatangkan," urai Mujiono.***
