Network
KABAR BESUKI - Hari-hari ini media sosial Twitter viral tentang tagar "Pak Presiden Kapan Mundur", hal tersebut karena meme singkatan PPKM yang dibuat oleh warganet yang menganggap sang Pemimpin negara dianggap gagal mengatasi virus yang sedang melanda dunia.
Selain plesetan tersebut banyak singkatan dari PPKM yang dibuat lucu-lucuan oleh warganet.
Menanggapi hal tersebut Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi dan ikut bersuara atas kicauan tersebut dalam kanal YouTubenya.
Refly mengatakan munculnya isu tersebut merupakan hal yang wajar, menurutnya presiden dinilai gagal dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat.
"Diukur dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sesunggunya Presiden Jokowi sudah gagal," seperti dikutip Kabar Besuki dari YouTube Refly Harun.
Menurut Refly wajar saja masyarakat mengekspresikan kepanjangan dari PPKM dengan "Pak Presiden Kapan Mundur", karena masyarakat sudah kecewa terhadap penerapan dalam menghadapi situasi pandemi sekarang ini.
Baca Juga: Viral Pocong Tengah Berdiri di Taman Blambangan Banyuwangi, Netizen: Pocongnya Gk Pake Masker
Lebih lanjut Refly Harun Mengungkapkan kegagalan Presiden Jokowi dalam mengemban tugas dan menjalankan konstitusi membuat banyak pihak menginginkan presiden untuk mundur.
"Presiden sudah gagal menjalankan konstitusi," imbuhnya.
Sebab kondisi saat pandemi Covid-19 sudah berada dalam fase terburuk sejak awal maret tahun kemarin 2020.
"Nah karena sudah gagal, ya wajar kalau kemudian ada yang meminta untuk Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri, apalagi PPKM dipanjangkan menjadi 'Pak Presiden Kapan Mundur?," ungkap Refly Harun dalam video unggahannya.
Kegagalan yang diungkapkannya tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya keadaan atau kondisi seperti sekarang ini membuat masyarakat sudah tidak terlindungi.
"Pemerintah sudah gagal mewujudkan, mengimplementasikan, menjalankan amanat konstitusi, karena kenyataannya masyarakat tidak terlindungi," tambahnya.
Informasi data kasus Covid-19 per tanggal, 7 Juli 2021, angka positif baru sudah mencapai 34 ribu.
Baca Juga: Tanggapan IDI Soal Ivermectin Harganya Jadi Mahal 700 Ribu Karena Dipercaya Bisa Sembuhkan Covid-19
Dari data tersebut memecahkan rekor harian kasus Covid-19. Meningkatnya kasus tersebut dibarengi dengan angka kematian yang juga tinggi sebanyak 1040 orang per hari, atau pecahkan rekor.
Melihat dari data dan kondisi seperti itu wajar saja berbagai pihak mendesak Presiden Jokowi untuk mengibarkan 'bendera putih' atau menyerah.
Selain hal di atas, Refly juga kebingungan dengan sosok jendral yang mengani kasus Covid-19.
Baca Juga: Kasus Baru Covid-19 Cetak Rekor hingga Capai 34.379 Kasus, DKI Jakarta Peringkat Tertinggi
Oleh karena itu dirinya menilai ada yang tidak jelas dalam penanganan kasus Covid-19 ini.
"Tidak ada jendral lapangan untuk dijadikan rujukan dalam mengomandoi," bebernya.
Ketidak jelasan ini membuat adanya korban jatuh satu persetu, bagi masyarakat menilai dari sisi objektif pemerintah sudah gagal mengatasi hal ini.***
