Network
Ia juga mengaku bahwa sempat memberikan usul kepada pemerintah untuk membeli stok vaksin yang dikelola oleh BUMN. Namun, usulan tersebut ternyata ditolak oleh pemerintah.
“Ternyata usul saya agar pemerintah membeli stok vaksin yang dikelola BUMN ditolak pemerintah,” sambungnya.
Alasan ditolaknya usulan dari Faisal Basri itu dikarenakan Menteri Kesehatan menolak lantaran harganya terlalu mahal. Sementara pemerintah bisa membeli dengan harga yang lebih murah.
Baca Juga: Dampak Terlalu Lama Jomblo Ternyata Bisa Bikin Seseorang Meninggal Lebih Cepat, Waspada!
“Menteri kesehatan menolak karena kemahalan, pemerintah bisa beli lebih murah,” jelasnya.
Menteri Kesehatan juga sempat menyampaikan bahwa vaksin berbayar ini murni urusan business to business. Menkes juga menjelaskan bahwa negara hanya terlihat dalam hal jenis vaksin dan jumlah vaksin yang digunakan.
“Vaksin gotong royong ini pure business to business, jadi dikelola oleh BUMN, Bio Farma Group dengan produsernya, kami tidak terlibat, kemudian dijual lagi oleh Bio Farma,” jelas Menkes saat rapat bersama Komisi IX DPR RI.
Baca Juga: YouTuber Babe Aldo Tantang IDI untuk Debat Bersama Dokter Lois, Demi Menjawab Info Simpang Siur
Menanggapi hal tersebut, Faisal Basri mengungkapkan bahwa pemerintah sejak awal memang membuka opsi untuk menjadikan vaksin berbayar ini sebagai peluang bisnis.
“Menurut Kementerian Kesehatan, vaksin yang dikuasai BUMN didapat berdasarkan Business to Business murni,. Barang publik kok diprivatisasi?” ungkapnya.
