Network
Bambang juga memaparkan jika terdapat kekerasan maka aparat tersebut dapat diberi tindakan indisipliner hingga sanksi hukum.
Ia juga menambahkan, petugas yang melanggar atau arogan harus ditindak tegas agar menambah kepercayaan masyarakat terhadap petugas dan program pemerintah terutama PPKM yang saat ini masih berjalan.
"Langkah itu untuk diklarifikasi jika terdapat tindak kekerasan maka aparat tersebut dapat diberikan tindakan indisipliner atau diberikan sanksi hukum. Hal ini agar menambah kepercayaan masyarakat terhadap petugas dan program pemerintah," imbuh Bambang.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk mempertimbangkan revisi Peraturan Daerah terkait pengendalian Covid-19 khususnya pada masa PPKM.
Baca Juga: Rian Ernest Mengaku Prihatin dengan Kondisi KPK Sejak Dipimpin Firli Bahuri
Menurut Bambang hal itu karena perspektif HAM harus menjadi prioritas utama bagi aparat saat menegakkan Peraturan daerah (perda) agar tidak terjadi konflik dan keributan di lapangan.
Lebih lanjut, Bambang juga meminta agar keberadaan kepolisian yang tergabung dalam satuan tugas harus tetap mengedepankan cara yang persuasif dalam mendisiplinkan masyarakat selama PPKM.
"Keberadaan Kepolisian sebagai satuan keamanan yang tergabung dalam satuan tugas penanganan Covid-19 harus tetap mengedepankan cara-cara persuasif dalam mendisiplinkan sikap masyarakat selama masa PPKM," pungkas Bambang.***
