Network
KABAR BESUKI – Said Aqil selaku ketua umum PBNU mengaku dirinya sudah tahu ada gerakan politik yang ingin mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi.
Said Aqil menjelaskan, target gerakan politik itu untuk menggagalkan berbagai program atau kebijakan yang dikembangkan pemerintah, terutama terkait penanganan pandemi Covid-19 yang sulit diredam.
Selain itu, gerakan politik ini bertujuan untuk mengganggu berjalannya program-program pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan dalam dialog virtual antara Kemenko Polhukam Mahfud MD dan PBNU yang digelar pada Selasa, 27 Juli 2021.
Pada kesempatan tersebut, Said Aqil awalnya berbicara tentang pandangan publik terhadap pemerintah setelah kasus korupsi Bansos Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara dibeberkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tokoh PBB ini menjelaskan bahwa kini ada gerakan politik yang bertujuan untuk mengacaukan pemerintahan Presiden Jokowi dan para menteri kabinetnya.
“Sekarang sudah mulai ada sih gerakan yang berbau politis. Targetnya ganggu, ya. Ngerecoki keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan para menteri-menterinya ini,” kata Said Aqil, sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari YouTube Kemenko Polhukam RI.
Said Aqil menjelaskan, para pelaku gerakan politik ini tahu bahwa Presiden Jokowi tidak bisa digulingkan di tengah jalan.
Ini karena sistem pemerintahan saat ini adalah presidensial dan bukan parlementer. Dengan demikian, upaya penggulingan melalui kekuasaan parlemen tidak mungkin tercapai.
Baca Juga: Ambyarrr, Said Aqil: Negara China Bukan Negara Komunis, yang Komunis Itu Justru Arab? Ini Faktanya!
Menurut Said Aqil, maka dari itulah mereka mengganggu pemerintah dengan menimbulkan masalah dengan berbagai cara.
Yang mereka tahu itu tidak mudah, tidak mudah karena system presidensial, bukan parlementer. Tapi setidaknya mereka membuat masalah.***
