Network
KABAR BESUKI - Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan kritik keras terhadap wacana Pilpres kembali dilakukan MPR dan aturan presidential treshold.
Refly Harun menyebut, wacana Pilpres agar kembali dilakukan oleh MPR dapat memberikan keleluasaan bagi oligarki untuk menentukan sosok yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.
"Kalau presiden dipilih lagi oleh MPR zaman hari gini, waduh susah kita ya. Maka oligarki politik itu dengan mudah menyetir siapa yang akan didudukkan sebagai presiden dan wakil presiden," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 20 Agustus 2021.
Baca Juga: Pilpres 2024 Diisukan Mundur Akibat Pandemi, Don Adam: Bilang Aja, Kami Masih Pengen Berkuasa Terus
Refly Harun mengakui, Pilpres yang digelar secara langsung masih memiliki sejumlah kelemahan khususnya ketika aturan presidential treshold diberlakukan.
Bahkan, aturan presidential treshold memungkinkan partai penguasa dapat mengajak semua partai politik untuk berkoalisi secara total sehingga Pilpres dapat digelar dengan hanya mengusung calon tunggal saja.
"Tapi faktanya pemilihan langsung juga bisa begitu? Ya, karena sekali lagi kita berpikir pemilihan langsung tapi ternyata pemilihannya langsung-langsung gak karuan. Langsung tapi ada presidential treshold yang menyakit-memaki, bahkan pemilihan langsung itu tercederai karena ada kekuatan yang bisa memborong semua partai politik," ujarnya.
Refly Harun juga menyindir logika M Qodari selaku penasihat Jokpro yang menginginkan agar Pilpres 2024 dapat digelar dengan mengusung satu calon presiden-wakil presiden saja.
"Bahkan kalau dipakai logika Qodari dengan Jokpro-nya, itu semua partai akan diborong dengan suatu kekuatan dan meninggalkan kotak kosong saja," katanya.
