Namun, pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah dan mengatakan bahwa data Jokowi diakses melalui situs web Komisi Pemilihan Umum.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihak berwenang telah memblokir akses ke data pejabat publik setelah pelanggaran tersebut.
Pejabat menambahkan bahwa mereka bekerja untuk meningkatkan keamanan data pengguna PeduliLindungi.
Kebocoran itu terjadi hanya beberapa hari setelah peneliti penyedia enkripsi vpnMentor mengungkapkan bahwa data 1,3 juta pengguna aplikasi uji dan lacak pemerintah telah disusupi.
Informasi yang bocor termasuk data pengguna dan hasil tes Covid-19, kata para peneliti.
“Pelanggaran data lebih sering terjadi di Indonesia karena penetrasi digital yang sangat tinggi di Indonesia yang sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran digital yang baik dari mereka yang mengelola data tersebut,” kata analis keamanan siber Alfons Tanujaya di Jakarta.
Baca Juga: Sri Mulyani Dikritik Karena Diam Ketika KPK Diperlemah, Rocky Gerung: Artinya Dia Setuju
Orang-orang juga mengungkapkan kemarahan mereka secara online, dengan satu pengguna men-tweet "Berapa banyak lagi kasus besar yang kita perlukan untuk menunjukkan bahwa TI dan manajemen data di negara kita gagal?"
Pada Mei lalu, data lebih dari 200 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disinyalir dibocorkan oleh peretas.***