Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik Rocky Gerung menilai banyak pejabat negara langgar etika karena makin kaya, meski sudah dibayar publik melalui pajak.
Rocky Gerung mengingatkan ketika awal reformasi, ada tuntutan etis bagi pejabat publik agar siapapun yang menjadi pejabat negara tidak boleh bertambah kaya dalam komitmennya.
"Waktu kita reformasi dulu, kita tetapkan supaya ada semacam tuntunan etis karena belum bisa dibuatkan hukumnya. Siapapun yang memegang jabatan negara, kekayaannya tidak boleh bertambah bahkan seharusnya dia lebih miskin dibandingkan ketika tidak jadi pejabat," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 13 September 2021.
Baca Juga: [Cek Fakta] KPK Dikabarkan Bongkar Harta Jokowi dan Disebut Naik Terus di Masa Pandemi
Rocky Gerung menemukan 'keajaiban' ketika 73 persen pejabat negara diisukan bertambah kaya di masa pandemi, bersamaan dengan nasib rakyat kecil yang semakin nelangsa karena hilangnya pekerjaan, berkurangnya pendapatan, dan lain sebagainya.
"Jadi agak ajaib sekarang kalau ada 73 persen pejabat negara itu naik kekayaannya, sementara kehidupan rakyat itu nelangsa, bahkan dia stabil aja itu udah tanda tanya," ujarnya.
Padahal kata Rocky Gerung, pejabat negara justru harus lebih misikin saat dan setelah selesai berkuasa sebagai parameter totalitas dalam mengabdi kepada negara.
Sebab menurutnya, pejabat negara harus mengutamakan distribusi kekayaan kepada publik, bukan akumulasi.
"Jadi reformasi itu menerangkan kedudukan etis dari jabatan publik, dia harus lebih miskin ketika dia selesai berkuasa, karena itu menunjukkan dia mengabdi. Pejabat negara harus menghasilkan distribusi, bukan akumulasi," katanya.
