Sehingga, Sri Mulyani seolah tega mengesampingkan hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan demi proyek kereta cepat itu.
"Tapi ya udah, Sri Mulyani juga kena sihir dukun saya kira tuh, sehingga mengiyakan aja. Hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan diambil dulu untuk dipakaikan pada proyek-proyek yang bakal mengalami 'Comcore Fallacy' ini," katanya.
Menurut Rocky Gerung, 'dukun' yang disebutnya sebagai kelompok oligarki itu telah mengambil ancang-ancang untuk beroperasi di lima titik singgah dalam jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.
Nantinya, mereka akan menyiapkan segudang bisnis untuk mengeruk keuntungan dari banyaknya penumpang kereta cepat tersebut.
"Dukun itu udah beroperasi di lima titik singgah dari Jakarta ke Bandung. Ada dukun yang nunggu di Walini, ada yang nunggu di Meikarta, dukun-dukunnya udah di situ semua tuh. Nanti akan dibikin sodetan untuk mampir ke lokasi perdukunan di situ," ujar dia.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disorot Media Jepang, Fadli Zon: Lobi China Terlalu Kuat
Rocky Gerung berpendapat, kebijakan Presiden Jokowi yang memaksakan diri meneruskan proyek kereta cepat akan menjadi bahan 'olok-olokan' baru di kemudian hari.
Dia mengatakan, ini merupakan sebuah koordinasi buruk dalam internal pemerintah yang dipertontonkan secara terang benderang dan dapat mempermalukan nama Indonesia di dunia internasional.
"Nanti akan ada olok-olok lagi, ini Presiden Jokowi 'The King of Fallacy' tuh. Kalo diterjemahkan ke Bahasa Indonesia marah lagi tuh kan? Jadi sebetulnya kita lagi saksikan suatu koordinasi buruk yang dipamerkan langsung telanjang dan dunia internasional tahu bahwa ini adalah main-main," tuturnya.***