Network
KABAR BESUKI - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon baru saja meluncurkan sebuah buku yang berjudul 'Jubir Rakyat: Melawan Konsolidasi Oligarki'.
Buku tersebut diluncurkan Fadli Zon bertepatan dengan momen tujuh tahun masa pemerintahan Jokowi sebagai Presiden RI (dua tahun bersama Wapres RI Ma'ruf Amin).
Dalam buku yang baru saja diluncurkannya, Fadli Zon mengingatkan fungsi utama parlemen yaitu untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
"Parlemen bukanlah lembaga penasihat presiden, apalagi lembaga pendukung presiden. Konstitusi kita mengadakan parlemen justru untuk mengawasi, mengawal, mengontrol pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden," kata Fadli Zon sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Fadli Zon Official pada Jumat, 22 Oktober 2021.
Baca Juga: Fadli Zon Buat Polling Nama Jalan di Jakarta, 96 Persen Netizen Pilih Muhammad Al Fatih
Fadli Zon mengatakan, lembaga atau anggota parlemen wajib untuk memiliki sikap kritis terhadap pemerintah.
Dia mengatakan, hal tersebut merupakan mandat dalam konstitusi di negeri ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
"Lembaga parlemen atau anggota parlemen harus bersikap kritis terhadap pemerintah, karena itu bagian dari mandat dalam konstitusi kita," ujarnya.
Baca Juga: Gelar Juara Thomas Cup 2020 Kembali ke Indonesia, Fadli Zon: Ini Sebuah Anugerah Bagi Bangsa Kita
Fadli Zon menegaskan bahwa parlemen akan mendukung segala kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
Akan tetapi, dia juga mengatakan bahwa kegagalan untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat adalah sebuah kemunduran.
"Tentu kita mendukung kebijakan pemerintah yang positif, yang pro kepada rakyat. Tetapi kalau kita gagal untuk bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, sebenarnya kita sedang menarik jarum jam kembali ke belakang," ucapnya.
Baca Juga: Kemenag Geser Hari Libur Maulid Nabi, Fadli Zon: Kurang Kerjaan, Apa Cuma Itu Bisanya?
Fadli Zon mencontohkan sejumlah anggota dalam lembaga fockstraat di masa pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal kritis terhadap pemerintah yang berkuasa di masanya.
Dia mencontohkan Sutardjo Kartohadikusumo dan Mohammad Husni Tharmin yang kerap bertindak vokal terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, meski harus menanggung risiko yang tak main-main.
"Anggota fockstraat saja dulu bisa bersikap kritis terhadap Belanda. Orang-orang seperti Sutardjo Kartohadikusumo atau Mohammad Husni Thamrin yang sudah menjadi pahlawan nasional dikenal sebagai para vokalis yang kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda," tuturnya.***
