Network
Arya Sinulingga juga menerangkan, China bersedia menawarkan skema government to government (G2G) terkait proyek kereta cepat yang digenjot oleh Pemerintah Indonesia dan dimotori oleh Presiden Jokowi.
Arya Sinulingga menegaskan pula bahwa skema kerja sama yang ditawarkan China sangat berbeda dengan Jepang yang hanya menawarkan business to business (B2B).
Dengan skema G2G, China berhak atas 46 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), sedangkan 54 persen sisanya dimiliki oleh BUMN.
"China minta G2G, sementara Jepang menawarkan B2B. China itu ikutan di dalam bisnis tersebut, mereka ambil porsi saham 46 persen, sisanya adalah dari BUMN. Jadi sama-sama kedudukan dalam bisnis mereka," ucapnya.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Disebut Tak Akan Balik Modal, Refly Harun Bongkar Motif Lain dari Investor China
Arya Sinulingga juga menegaskan bahwa Indonesia dan China menanggung bersama cost overrun yang timbul dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Bahkan ketika ada masalah tak terduga dalam konteks operasional, dia juga mengatakan bahwa China turut serta menaggung kerugian tersebut.
"Jadi kalau misalnya ada cost overrun, maka China juga kena cost overrun tersebut, Indonesia pun kena. Kemudian ketika dalam operasional ternyata ada masalah, ada kerugian dan sebagainya, itu China pun ikutan menanggung biaya itu," tuturnya.***
