Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut wacana tes PCR untuk semua transportasi umum hanya akal-akalan pemerintah.
Rocky Gerung menduga UU Covid-19 yang dibuat pada tahun 2020 lalu disinyalir ada unsur pengendalian politik di dalamnya, meski pada akhirnya kini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Bahkan, dia menduga bahwa pemerintah telah menyiapkan atau memesan stok PCR yang diperoleh dari importir hingga 2024.
"Ya begitu undang-undang corona itu dibuat, kita udah tau bahwa design ini dimaksudkan paralel dengan upaya pengendalian politik. Karena itu, kalau sekarang Covid-nya itu dibuat menurun, iya Covid-nya menurun tapi stok PCR itu memang disiapkan sampai 2024," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 1 November 2021.
Baca Juga: Persaingan Marketplace Kian Memanas, Ini Juara E-Commerce 2021 di Indonesia!
Rocky Gerung mengatakan bahwa wacana tes PCR untuk semua transportasi umum sebagai akal-akalan pemerintah untuk mengendalikan opini publik.
Akan tetapi, Rocky Gerung menilai opini publik tak bisa terus-menerus dibenamkan oleh pemerintah.
Bahkan, dia mengungkapkan bahwa tetap akan ada informasi kecil yang dapat membuat pemerintah kalang kabut.
"Jadi memang, Covid ini memang cara busuk dari pemerintah untuk mengendalikan opini publik supaya nggak macem-macem. Tapi kan nggak mungkin opini publik itu terus-menerus dibenamkan, tetep aja ada informasi kecil yang kemudian membuat kalang kabut pemerintah," ujarnya.
Rocky Gerung menilai, tes PCR harus menjadi isu besar sejak awal pandemi melanda Indonesia.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya menaruh kecurigaan sejak awal terkait harga tes PCR yang dinilai tak masuk akal, akan tetapi sampai saat ini justru terkesan tak dianggap sebagai ketidaknormalan.
"Mestinya waktu itu (PCR) masuk sebagai isu, Presiden Jokowi mestinya udah curiga, mestinya udah ada pembisik pada Pak Jokowi. Jadi selama satu setengah tahun itu tidak dianggap sebagai ketidaknormalan, maka artinya Presiden Jokowi tahu pembusukan itu dan tahu kecurangan itu," katanya.
Rocky Gerung menilai, publik selama ini ditakut-takuti oleh isu Covid-19 untuk mendorong peningkatan tes PCR melalui berbagai macam kebijakan, bahkan Wiku Adisasmito juga turut disebut-sebut sebagai bagian dari marketing tes PCR.
"Jadi kita ditakut-takuti oleh Covid agar supaya semua orang itu akhirnya harus tes PCR, kan begitu kan? Kalau begitu, seluruh keterangan publik yang setiap hari disampaikan oleh Pak Wiku itu udah merangkap sebagai pemasaran (marketing) PCR sebetulnya kan?," ujar dia.
Baca Juga: Kebijakan Penurunan Harga Tes PCR, Masyarakat Menilai Masih Terbebani
Rocky Gerung menilai, wacana tes PCR untuk semua jenis transportasi umum merupakan sebuah political economy antara politisi dan industri farmasi.
Dia juga mengatakan, hal tersebut pelan tapi pasti akan terbongkar usai MK membatalkan pasal kebal hukum dalam UU Covid-19.
"Jadi sebetulnya kalau kita lihat political economy dari soal Covid ini, ini yang disebut sebagai persekutuan antara politisi dan industri atau farmakopolitik, dan itu yang sekarang dibongkar," tuturnya.***
