Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut isu PCR bisa menyeret Presiden Jokowi ke ranah pidana usai lengser dari jabatannya.
Rocky Gerung mengatakan bahwa isu PCR akan dibongkar habis sedikit demi sedikit ketika UU Covid-19 sudah tak berlaku lagi pasca putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia juga menyebut, selama ini pemerintah terkesan telah menyiapkan stok PCR yang akan dihabiskan hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi untuk 'menipu' masyarakat umum.
"Ini pasti justru akan dipublikasikan, di-marketing-kan, karena kan buat dua bulan lagi itu expired, kadaluarsa kan? Sehingga terpaksa mesti diobral ke pasar walaupun dengan 'Anggap aja kita turunin'. Iya, tapi ini mau ngabisin stok untuk nipu lagi tuh," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 1 November 2021.
Rocky Gerung kembali menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan kuota PCR demi meningkatkan keuntungan rente bagi tokoh politik yang memanfaatkan situasi darurat pandemi Covid-19 ini.
"Jadi betul-betul ini ada kuota yang memang udah disiapkan untuk diambil rentenya oleh pemain-pemain politik yang memanfaatkan situasi kedaruratan ini," ujarnya.
Rocky Gerung menilai, hal tersebut akan menjadi sebuah bahaya tersendiri bagi Presiden Jokowi saat lengser dari jabatannya atau setidaknya ketika masa berlaku UU Covid-19 berakhir.
"Jadi sebetulnya ini yang bahayanya, Presiden Jokowi bisa diseret nanti. Walaupun nanti dia ngurus aja karena 'Ini pasti gagal kalau ke DPR' misalnya, ya itu ujung-ujungnya juga bakal dibatalkan," katanya.
Rocky Gerung menilai, Presiden Jokowi akan berhadapan dengan persoalan berat terkait PCR ketika situasi politik berubah di tahun 2024.
Dia menilai, hal tersebut bisa terjadi karena banyak publik menaruh kecurigaan di balik mahalnya harga tes PCR di Indonesia jika dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya.
"Tetapi setelah politik berubah nanti, dua tahun lagi tuh Presiden Jokowi turun tahta, itu dipersoalkan berat tuh karena ini menyangkut kecurigaan yang dari awal sebetulnya udah bisa kita bayangkan bahwa ini keliru," ujar dia.
Rocky Gerung berpendapat, seharusnya Presiden Jokowi mendeteksi kecurigaan permainan harga PCR sejak awal yakni ketika publik mulai menyoroti hal tersebut.
Dia juga menilai, sikap Presiden Jokowi yang terkesan membiarkan isu mahalnya harga PCR bergulir secara liar bisa membuat Presiden Jokowi terseret ke ranah pidana pasca lengser dari jabatannya.
"Mestinya presiden tahu dari awal, analis standar aja tahu bahwa ini ada permainan harga, kenapa presiden nggak tahu? Baru seminggu ini ribut? Jadi precautionary principal akan membuat soal PCR itu menjadi soal pidana," tuturnya.***
